Honorer batal diangkat jadi CPNS?
Pupus sudah harapan 67 ribu tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Janji EE Mangindaan saat masih menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer tercecer kategori I menjadi CPNS pada Oktober 2011, tak terwujud. Mimpi 67 ribu honorer jadi CPNS pun buyar.
Bahkan, Wakil Menpan-RB Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, memastikan bahwa rencana pengangkatan tenaga honorer, termasuk 600 ribu honorer kategori II yang tetap melalui tes diantara honorer untuk bisa jadi CPNS, dibatalkan. Eko menjelaskan, kebijakan moratorium penerimaan CPNS, juga berlaku untuk tenaga honorer.
Cara PNS Muda ‘Cuci’ Uang Negara dengan Buat Asuransi Anak
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan tindakan korupsi yang dilakukan oleh PNS muda dengan cara mengalirkan uang negara untuk 'dicuci' membeli asuransi anak.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua PPATK Agus Santoso dikutip dari detikFinance usai Seminar Nasional PPATK di Hotel Mercure, Gajah Mada, Jakarta, Selasa (29/11/2011).
"Bayi dan balita anak mereka dijadikan sarana pencucian uang. Bila UU Korupsi hanya menjerat si pelaku, maka UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) menjerat semua yang kecipratan aliran dana," imbuhnya.
Lowongan PT KAI 2011
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi terbesar di Indonesia, yang mengutamakan profesionalisme dan kinerja, memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia untuk berkarier dan membangun perusahaan dengan kebutuhan dan kualifikasi sebagai berikut :
TPP untuk Honorer non APBN/APBD dan Guru Nakal Distop dan Terancam Dikembalikan ke Negara
Hari ini (25/11) seluruh guru di Indonesia merayakan Hari Guru yang ke-66. Diperkirakan, tidak ada suka cita dan proses tiup lilin dalam perayaan hari ulang tahun guru ini. Pasalnya, penyaluran tunjanganan profesi pendidik (TPP) bagi guru tidak tetap (GTT) atau guru honorer bakal distop. Selain itu, bagi guru yang terbukti nakal saat proses sertifikasi guru, TPP terancam harus dikembalikan ke kas negara.
Ancaman keras ini tertuang dalam surat edaran yang diteken Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Na"im. Surat edaran ini juga ditembuskan mulai dari menteri hingga jajaran eselon satu lingkungan kementerian berslogan Tut Wuri Handayani itu.
Per Tahun Jumlah PNS Dipangkas 80 Ribu
Struktur kepegawaian di Indonesia yang terlalu gemuk dan menyita anggaran negara maupun daerah, mengharuskan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengambil tindakan frontal. Setelah mengeluarkan kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pemerintah akan melakukan penciutan jumlah PNS yang sampai saat ini jumlahnya mencapai 4,7 juta orang.
"Bukannya saya mau memperpanjang moratorium. Tapi PNS kita sudah terlalu banyak. Kasihan daerah tidak bisa memaksimalkan pembangunan karena dananya tersita di belanja pegawai," kata Menpan-RB Azwar Abubakar di Gedung DPR, Senayan, Rabu (23/11).
PNS Harus Paham Aturan Main Kepegawaian
Dengan adanya reformasi birokrasi, PNS hendaknya memahami dan mengimplementasikan berbagai peraturan kepegawaian dengan baik. Karena itu butuh pengetahuan dan pemahaman yang utuh terhadap peraturan-peraturan kepegawaian yang ada, termasuk Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Demikian dikatakan Kepala Biro Kepegawaian Anie Ratna Santoso dalam keterangan persnya, Kamis (24/11).
"Disiplin dan kinerja pegawai tidak bisa pisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan PNS. Perka BKN terkait dua hal ini merupakan peneguhan terhadap urgensi mewujudkan disiplin dan kinerja pegawai. Selain itu, penerapan disiplin dan kinerja pegawai merupakan bentuk reformasi birokrasi," kata Anie.
PNS Fiktif Pemkab Bangkep Lancar Terima Gaji
Temuan PNS fiktif di Pemkab Bangkep yang kini telah ditangani Kejaksaan Bangkep, juga perlu diwaspadai di Kabupaten lainnya, khususnya Kabupaten Poso. Sumber di kantor Badan Kepegawaian Provinsi, menyebutkan PNS fiktif di Bangkep jelas menjadi pertanyaan besar bagaimana hal itu bisa terjadi dan sekian lama terjadi tapi tidak diketahui pihak BKD Bangkep.
Hal ini menurut sumber juga patut diwaspadai terjadi di daerah lain, bukan tidak mungkin hal yang sama juga terjadi di daerah lain khususnya di Poso. Menurut sumber, di Poso diketahui pernah menjadi daerah konflik, mungkin saja ada PNS yang dulu pada saat konflik meninggalkan Poso dan tidak kembali lagi.
SAR Pontianak Kekurangan Personel
KEPALA Kantor SAR (Search and Rescue) Pontianak Marsudi mengatakan saat ini SAR Pontianak masih mengalami kekurangan banyak tenaga. Hal itu diperparah lagi dengan adanya moratorium penerimaan CPNS hingga 2012. Akibat kebijakan moratorium, untuk sementara penerimaan CPNS tenaga SAR belum dapat dilakukan.
“Kita saat ini baru ada dua pos SAR yakni di Sintete dan di Ketapang. Ada sepuluh orang petugas dalam satu pos,” katanya, Kamis (17/11). Menurut Marsudi, selayaknya pos SAR ada di setiap kabupaten/kota. Selain itu, idealnya jumlah personel SAR yang bertugas di dalam satu pos adalah 50 orang. Saat ini, jumlah personel SAR yang ada di Kalbar hanya 115 orang, termasuk tenaga operasional dan administrasi. Sementara, cakupan wilayah kerja SAR sangat luas, yakni meliputi seluruh kawasan Kalbar, sampai ke perbatasan dan Laut Natuna. Karena itu, untuk mendukung tugas-tugas SAR ini, pemerintah provinsi dan Badan SAR Nasional mendorong supaya setiap kabupaten/kota membentuk Forum Komunikasi SAR Daerah.
PNS Berau: Jumlah PNS yang Diberhentikan Meningkat
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang diberhentikan lantaran tersangkut kasus pidana dan pelanggaran disiplin mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Menurut data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Berau, tahun ini sudah 4 pegawai yang diberhentikan. Sedangkan tahun lalu sebanyak 3 orang pegawai diberhentikan dengan tidak hormat.
“Kasusnya sama. Yaitu pelanggaran disiplin dan pidana,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Berau, Syarkawi kepada Radar Tarakan (JPNN Grup).
279 Honorer Kategori 1 Jeneponto Ditolak BKN
Honorer Kategori I (K1), dtolak BKN. Pemicunya, ditemukan banyak rekayasa dalam memasukkan data tenaga honorer, di Pemkab Jeneponto. BKN mengembalikan 279 data tenaga honorer K1 ke Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Jeneponto.
Pengembalian data honorer K1 untuk direvisi kembali, terkait adanya rekayasa data tenaga honorer siluman dalam pengusulan pengangkatan CPNS, diragukan keasliannya pihak BKN.
Ketua Komisi I DPRD Jeneponto, H Bochari Bido, yang dikonfirmasi Upeks mengatakan, dari hasil rapat kerja antara BKN dengan Komisi I DPRD Jeneponto, Sekkab Iksan Iskandar, Kepala BKDD Jeneponto, Hasnun, BKN mengembalikan data honorer K-1 ke Pemkab Jeneponto.
SOAL CPNS
E-BOOK CPNS
STAT SOCMED
CreamAnisa!!
Cream Anisa
JAGO TOEFL
Info CPNS Terbaru
- Tryout CPNS 2013
- Kenaikan Gaji PNS Dirapel
- Terima SK CPNS, Honorer K1 Senang
- Pengecekan data Honorer K2 Berlapis
- Gaji Guru Honorer DKI Bakal Naik
- Sebanyak 833 Honorer K1 Dipastikan Gagal jadi CPNS
- Jenis Jabatan pada Rekrutmen CPNS Tahun 2013
- Siap-siap, PNS Tak Capai Sasaran Kerja Bakal Kena Sanksi
- 60.000 Lowongan PNS Dibuka Mulai Agustus 2013
- Honorer K2 Diangkat Bertahap dan Tunggu Hasil Uji Publik
Kategori
Recent Comments
- Daftar Gaji PNS 2013 | Lowongan PNS on Daftar Gaji PNS 2013
- Ayu Brataningrum on Jenis Jabatan pada Rekrutmen CPNS Tahun 2013
- hendrayani on Gaji Guru Honorer DKI Bakal Naik
- Hergi on Pemerintah Tawarkan Pensiun Dini Massal untuk PNS
- faisol on Lowongan CPNS Badan Intelijen Negara (BIN) 2010
Info Kerja Terbaru
- Lowongan Manajer Bidang Umum Sekolah Islam Terpadu Insantama
- Lowongan PT Sosro
- Project Leader Data Entry
- Lowongan Guru dan Staf Sekolah Islam Terpadu Insantama Bogor Juli 2012
- Lowongan Bank BNI Syariah Juni 2012
- Lowongan BUMN Garuda Indonesia
- Lowongan Kerja Rekayasa Industri
PAKET SOAL
LANGGANAN INFO CPNS
Ayo Bisnis
