Lowongan: Dewan Komisioner OJK
Mulai Senin (30/1/2012), hingga 14 Februari 2012, Panitia Seleksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka lowongan kepada seluruh masyarakat yang berminat mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.
"Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) mengundang Warga Negara Republik Indonesia yang terbaik untuk menjadi Anggota DK OJK untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," ujar Humas Kementerian Keuangan.
Palsukan Boarding Pass Demi Uang Dinas, PNS Kemenkeu Dipecat
Kementerian Keuangan memecat pegawainya yang melakukan pemalsuan boarding pass untuk mendapatkan keuntungan dari perjalanan dinas. Namun itu dulu. Sejak tahun 2011, Kemenkeu mengaku sudah tidak ada tindak nakal pegawainya yang seperti itu lagi.
"Itu temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada beberapa KL, di Kemenkeu sejak 2011 sampai dengan sekarang tidak ada/dijumpai lagi," ungkapnya.
Tata Pegawai, Pemda Wajib Terapkan Analisis Jabatan
Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menerapkan analisis jabatan dalam melakukan penataan pegawai sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Menurut Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, konsep analisis jabatan dan beban kerja mutlak diterapkan untuk mengatasi banyaknya pegawai di daereh yang tidak jelas kerjanya.
"Tiap instansi terutama di daerah (karena di daerah yang banyak bermasalahnya) harus melakukan penataan pegawai. Untuk penataan pegawai dengan baik, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mutlak dimplementasikan," kata Tumpak Hutabarat di Jakarta, Sabtu (28/1).
Seleksi CPNS 2012 Ada, Khusus Guru, Tenaga Medis, dan Pekerjaan Mendesak
Kemen PAN dan RB (Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) telah bekerjasama dengan konsorsium 10 PTN. Kerjasama ini digadang cikal bakal terbentuknya sistem rekrtumen CPNS baru bebas KKN. Selain itu juga menjadi tanda-tanda akan segera ada seleksi CPNS baru.
Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasojo di Jakarta, Minggu (29/1) menuturkan, memang tahun ini ada kesempatan bagi daerah untuk menjalankan seleksi CPNS baru. "Tetapi proses pengajuannya kebutuhan sangat ketat," katanya.
Materi Pokok Seleksi CPNS, Pancasila dan UUD 1945
Jiwa nasionalisme PNS yang memulai memudar dan tergantikan dengan rasa kedaerahan, akan dikikis pemerintah. Di dalam pengadaan CPNS, materi pokok dalam test kompetensi dasar dititikberatkan pada empat pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
"Empat pilar itu merupakan materi wajib. PNS itu pelayan publik dan tidak ada istilah pegawai daerah A atau B. Semuanya sama, yang dari daerah A bisa ke B, C, D atau sebaliknya. PNS itu merupakan perekat NKRI dan bukan milik daerah atau pusat," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dalam rapat dengan para rektor PTN, Kamis (26/1).
M Nuh Ancam Pecat Rektor Nakal Urus Seleksi CPNS
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyelenggarakan seleksi CPNS baru. Sepuluh PTN ditunjuk mulai dari persiapan hingga koreksi dan penetapan penerimaan CPNS baru. Kemendikbud mewanti-wanti para rektor tidak tergoda duit sogokan CPNS baru.
Himbauan keras kepada para rektor yang kampusnya bakal terlibat dalam seleksi CPNS ini disampaikan Mendikbud Mohammad Nuh langsung di Jakarta kemarin (27/1). Kesepuluh PTN yang ditunjuk ini adalah, Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai ketua konsorsium. Kemudian Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas pendidikan Indonesia (UPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Gaji PNS Dirapel Bulan April 2012
Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil (PNS). Tahun ini, pemerintah kembali menaikkan gaji PNS, TNI dan Polri sebesar sepuluh persen. Kenaikan gaji tersebut berlaku sejak 1 Januari 2012, tetapi pembayarannya dirapel pada April mendatang. Selain itu, tunjangan, honorarium dan lembur juga akan dinaikkan.
Dalam APBN 2012, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp127,7 triliun. Kendati nilainya cukup besar, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kenaikan gaji PNS itu tidak memberatkan anggaran negara.
Liburan Imlek, Pemkab Banyumas Pastikan tak Ada PNS Bolos
Pemerintah Kabupaten Pemkab (Banyumas), Provinsi Jawa Tengah tak mengagendakan cuti bersama di libur imlek kali ini. Namun demikian, Pemkab tetap pede para pegawainya bakal disiplin, dan masuk kerja usai libur imlek nanti.
Kepala Bagian Humas Setda Banyumas, Drs Untung Sugiyanto MHum meyakini, pegawai akan disiplin mematuhi jadwal masuk kerja. Khususnya, usai agenda libur peringatan Imlek pada Senin, (23/1). Karena itu, Pemkab Banyumas sama sekali tidak mengagendakan cuti bersama, pasca libur besok.
Pemda Ngotot Minta Formasi Meski Masih Moratorium
Moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diberlakukan pemerintah sejak September 2011, ternyata tidak menyurutkan niat pemerintah daerah untuk melaksanakan seleksi penerimaan pegawai. Sayangnya, kengototan pemda itu tidak dibarengi dengan kewajiban yang harus dijalankan, yakni penataan organisasi kepegawaiannya.
"Memang tahun lalu praktis tidak ada formasi CPNS pascamoratorium CPNS yang mengharuskan setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah menghitung kebutuhan PNS berdasarkan analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK). Namun dalam prakteknya, masih banyak daerah yang minta formasi tetapi belum menyertakan anjab dan ABK dengan benar," tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Sabtu (21/1).
Negara Bisa Bangkrut Gara-gara PNS : Tunjangan Kinerja Sedot Rp 250 Triliun per Tahun
Pemerintah pusat dan daerah harus serius melakukan efisiensi dalam berbagai hal. Diantaranya penghapusan honor-honor fiktif dan efisensi pengadaan barang dan jasa. Untuk pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus melaksanakan e-procurement agar bisa menghemat anggaran 10 – 12 persen.
"Kalau semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melaksanakan efisiensi (penghapusan honor fiktif dan pengadaan barang/jasa), dana APBN yang bisa dihemat akan sangat besar," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Sabtu (21/1).
SOAL CPNS
E-BOOK CPNS
STAT SOCMED
CreamAnisa!!
Cream Anisa
JAGO TOEFL
Info CPNS Terbaru
- Tryout CPNS 2013
- Kenaikan Gaji PNS Dirapel
- Terima SK CPNS, Honorer K1 Senang
- Pengecekan data Honorer K2 Berlapis
- Gaji Guru Honorer DKI Bakal Naik
- Sebanyak 833 Honorer K1 Dipastikan Gagal jadi CPNS
- Jenis Jabatan pada Rekrutmen CPNS Tahun 2013
- Siap-siap, PNS Tak Capai Sasaran Kerja Bakal Kena Sanksi
- 60.000 Lowongan PNS Dibuka Mulai Agustus 2013
- Honorer K2 Diangkat Bertahap dan Tunggu Hasil Uji Publik
Kategori
Recent Comments
- Daftar Gaji PNS 2013 | Lowongan PNS on Daftar Gaji PNS 2013
- Ayu Brataningrum on Jenis Jabatan pada Rekrutmen CPNS Tahun 2013
- hendrayani on Gaji Guru Honorer DKI Bakal Naik
- Hergi on Pemerintah Tawarkan Pensiun Dini Massal untuk PNS
- faisol on Lowongan CPNS Badan Intelijen Negara (BIN) 2010
Info Kerja Terbaru
- Lowongan Manajer Bidang Umum Sekolah Islam Terpadu Insantama
- Lowongan PT Sosro
- Project Leader Data Entry
- Lowongan Guru dan Staf Sekolah Islam Terpadu Insantama Bogor Juli 2012
- Lowongan Bank BNI Syariah Juni 2012
- Lowongan BUMN Garuda Indonesia
- Lowongan Kerja Rekayasa Industri
PAKET SOAL
LANGGANAN INFO CPNS
Ayo Bisnis
