Sunday , 21 September 2014

Aturan Baru dalam RUU ASN: Usia Pensiun PNS Diperpanjang

Pembahasan Rancanan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) kini memasuki tahap uji publik. Dalam masa sosialisasi ini, terdapat pro kontra pada butir-butir aturan baru PNS. Di antaranya, urusan perpanjangan usia pensiun dan transparansi program promosi jabatan eselon.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo menuturkan, RUU ASN seharusnya sudah digedok bulan lalu. Tetapi karena saat itu perhatian fokus pada urusan harga BBM (bahan bakar minyak), pengesahan RUU ASN tertunda. Dia memperkirakan, RUU ini baru bisa digedok DPR pada Juni mendatang.

Guru besar Universitas Indonesia itu menuturkan, dalam masa uji public, RUU ASN muncul berbagai tanggapan. Terutama di kalangan pemerintah daerah, yaitu pemprov, pemkot, dan pemkab. "Ini aturan baru yang merobah pola birokrasi lama, tentu ada yang mendukung dan menolak," tutur dia.

Di antara poin yang menjadi perdepatan adalah aturan baru tentang pensiun. Aturan yang berlaku saat ini, usia pensiun PNS yang duduk di jabatan eselon I dan II adalah 56 tahun. Lalu dapat diperpanjang lagi hingga 58 tahun, dan perpanjangan lagi hingga 60 tahun.

"Dalam praktiknya, keputusan usulan perpanjangan usia pensiun eselon I dan II ini rentan memicu konflik," kata dia. Dari pantauan Eko, kebijakan memperpanjang atau tidak usia pensiun PNS eselon I dan II sering didasari rasa suka dan tidak suka dari pejabat pembina kepegawaian. Yaitu bupati, walikota, gubernur, hingga presiden.

Banyak pejabat eselon I dan II diperpanjang usia pensiunnya karena kedekatannya dengan kepala daerah. Kedekatan ini bisa dipicu antara lain karena PNS yang bersangkutan menjadi tim sukses dalam pemilihan kepala daerah. Padahal belum tentu PNS ini memiliki kompetensi bagus. "Jangan sampai ada istilah putra mahkota di birokrasi," jelas Eko.

Sebaliknya, ada pejabat eselon I dan II yang kompetensinya bagus namun tidak diberi kesempatan atau ditolak pengajuan perpanjangan usia pensiunnya. Kasus ini bisa terjadi di antaranya karena PNS tadi dianggap berseberangan secara politik dari kepala daerah. Iklim seperti ini menurut Eko rentan terjadi konflik internal di pemerintahan.

Dengan kecenderungan ini, maka dalam RUU ASN, pejabat eselon I dan II langsung diperpanjang usia pensiunnya tanpa pengajuan ke atasannya. RUU ASN ini mengatur usia pensiun pejabat eselon I dan II adalah 60 tahun.

Perpanjangan usia pensiun juga untuk PNS selaian eselon I dan II. Usia PNS non eselon I dan II yang saat ini dipatok 56 tahun, diubah menjadi 58 tahun. Alasannya, meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia. Selain itu juga merujuk pada rata-rata usia pensiun PNS di negara lain yakni 60-62 tahun.

Aturan perubahan usia pensiun ini mendapat penolakan dari kepala daerah yang sering memanfaatkan usulan perpanjangan usia pensiun untuk mengamankan kedudukannya. Dengan perpanjangan usia pensiun secara otomatis ini, kepala daerah nakal sudah tidak memiliki lagi kesempatan untuk mempermainkan usulan perpanjangan usia pensiun anak buahnya.

Butir aturan lain yang juga menuai pro dan kontra adalah aturan promosi jabatan yang dijalankan secara terbuka. Selama ini, kata Eko, promosi jabatan di hampir semua lini pemerintahan di Indonesia dijalankan secara diam-diam atau terima beres.

Setelah RUU ASN ini digedok, kata Eko, ada lembaga khusus yang menyimpan data base seluruh aparatur negara yang layak untuk promosi jabatan. Lembaga khusus ini adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Komisi ini nantinya akan menjadi ujung tombak promosi jabatan eselonisasi.

Menurut Eko, RUU ASN ini mengibaratkan posisi PNS yang duduk di kursi eselon seperti pasukan khusus di TNI. "Mereka itu Kopassusnya birokrasi," ujar dia. Para PNS yang duduk di kursi eselon ini bisa dipindahtugaskan kemanapun di penjuru Indonesia. Jika tidak ingin dipindah, maka tidak boleh duduk sebagai pejabat eselon.

"Baik itu eselon di daerah maupun di pusat, bisa diratotasi ke penjuru Indonesia," pungkas Eko. Dengan cara ini, seluruh wilayah di Indonesia tidak akan kekurangan pejabat-pejabat eselon yang handal.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) memang tengah jeda. Dalam rapat terakhir, pemerintah meminta waktu untuk melakukan koordinasi internal. "Mereka ingin menyamakan persepsi dulu," kata Ganjar.

Beberapa materi yang ingin dibicarakan secara "internal" oleh pemerintah terkait nomenklatur jabatan eksekutif senior dan komposisi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Lembaga baru ini yang diproyeksikan bakal menseleksi para pejabat yang nantinya dikategorikan sebagai eksekutif senior. Misalnya, pejabat eselon I dan sekda.

DPR sendiri bisa memahami dan memberi "dispensasi" waktu. Tapi, penyelesaian RUU ASN tetap ditargetkan harus selesai pada masa sidang mendatang. Saat ini DPR masih menjalani masa reses dan dibuka kembali pada 14 Mei.

"Pembahasan RUU ini sudah memakan dua masa sidang. Jadi, masa sidang mendatang itu tambahan," ujarnya.

Menanggapi soal rencana perpanjangan usia pensiun PNS menjadi 58 tahun dan khusus untuk eselon II sampai 60 tahun, Ganjar menegaskan DPR tidak dalam posisi yang kaku menolak atau menerima. DPR hanya meminta pemerintah memberikan penjelasan yang lebih gamblang mengenai efek dari perpanjangan usia pensiun itu.

"Kalau diundur sampai dua tahun, apa sih efeknya terhadap kinerja, grafik jumlah pensiun, dan regenerasi PNS. Hal "hal ini yang kami minta diperjelas. Kalau visible tidak soal," tegas Ganjar. (pri/wan/nw) Sumber: jpnn.com

48 comments

  1. RUU ASN yang diajukan oleh Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang No. 8/1974 yang diubah dengan Undang-Undang No. 43/1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Sebaiknya Komisi II DPR RI bekerja dan menuntaskan segera secara profesional secara objektif dan efisien. Tidak usah banyak alasan yang penting relisasinya, lebih bagus dalam bulan April 2013 ini selesai. Jangan banyak tidur, he..he..he.Makasih.

  2. Untuk mengurangi beban APBN ke depan, sebaiknya aturan dan ketentuan sistem pesangon pembayaran pensiun secepatnya dilakukan, langkah ini pula sebagai pemberian terakhir jasa pengabdian dari negara untuk modal WIRAUSAHA agar beban APBN ke depan tidak sebesar sekarang,.klw boleh berandai-andai besarannya berdasarkan List gol/ sesuai jenjang pendidikan ybs,.misalnya :

    1. Gol. I/a s.d. gol.II/a = Rp.300 jt s/d Rp.500.jt
    2. Gol. II/b s.d. gol III/a = Rp. 500 jt s/d Rp 750 jt
    3. Gol. III/b s.d. gol.IV/a = Rp. 750 jt s/d Rp. 1 M
    4. Gol. IV/b s/d. gol. IV/d = Rp. 1 M s/d Rp. 1,5 M,

    kayanya cukup adil,.dengan demikian tidak akan ada lagi beban APBN ke depan untuk bayar para pensiunan, semoga cepat terealisasi terima kasih.

    • Sangat setuju pendapat yang ini,uang pensiun dibayar dimuka supaya ada modal buka usaha. Dan bagi yang kurang minat buka usaha paling tidak bisa masukan di deposito dllsbnya. Jadi PNS jika sudah pensiun tidak sprt orang yang pantas dibelaskasihani krn menerima gaji hanya 75% dari gaji pokok.

      Terus yang kedua :
      Soal usi pensiun yang mau di perpanjang dari 56 menjadi 58 thn ini rasanya sdh ada 10 thn-an menjadi wacana,direalisasikan sajalah kenapa mesti banyak timbang sana timbang situ….lelah hati dan pikiran melihat para wakil rakyat yang terhormat ini susah skali memperjuangkannya.
      Jika para wakil rakyat bias kunker kemana-mana dgn uang Negara,kami PNS kroco ini perlu juga uang. Jika ditambah 24 bulan lagi masa kerja kami sangat senang hati.
      Jadi tolonglah para wakil rakyat di pusat ini memperjuangkan kedua hal ini. Lebih cepat lebih baik.
      Demikian masukan, saran dan harapan. GBU.

  3. sudah lama berjalan bahwa gaji pensiunan ini digadaikan ke Bank tertentu, karena banyaknya permasalahan di keluarga masing2 yg pemecahannya syaratnya sangat mudah cuma dengan SK Pensiun, tetapi selama jangka pinjaman berjalan maka bunga yang masuk ke Bank ybs cukup besar, memang itu adalah suatu perjanjian yang telah ditanda tanganinya, yang harus diikuti oleh seorang/semua peminjam uang dari Bank tsb, sehingga bayar pokok dan bayar bunga hampir seimbang bahkan bunga lebih tinggi dari bayar cicilan pokok.Untuki tulah saya mengharap dan mengusulkan mulai tahun 2013 ini kalau bisa adanya pertimbangan Pemerintah bagi peminjam khususnya bagi seluruh pensiunan PNS TNI POLRI yang telah mengabdikan diri bagi Republik Indonesia tercinta ini, untuk ditinjau kembali mengenai suku bunga plate agar menjadi menurun dan berada dibawah 9%/tahun….tujuannya agar para pensiunan yang punya utang dapat sedikit bernapas sehingga sisa pemotongan gaji masih bisa di manfaatkan, semoga.

  4. Selama promosi jabatan bukan berdasarkan kompetensi tetapi tergantung kedekatan. Database pegawai disembunyikan.

  5. ya sebaiknya apabila pesangon bisa dilaksanakan tahun 2013 segera berikan tapi aturan pemberiannya agar para pensiunan yang baru atau yang sudah lama merasa tertolong dalam menghadapi persoalannya.Besaran yang diharapkan bagi yang baru akan pensiun dan sudah pensiun 10 tahun yang lalu adalah Gaji Pokok Pensiun x Masa kerja golongan pensiun x 12, itu akan cukup bermanfaat guna menolong mereka. Apabila belum bisa dilakukan tahun 2013 ini pemerintah diharapkan bisa menurunkan suku bunga pinjaman para pensiunan dari bank ybs tidak plet dan dibawah 9% /tahun menurun, sehingga sisA GAJI bulanannya cukup untuk menunjang hidup 1 bulan.

  6. .Aku tak ingin kaya raya….yg aku minta kalau mati masuk SURGA
    .Aku tak meminta bergelimangan harta…..cukup berikan pensiunan pesangon buat BERWIRAUSAHA
    .Wahai para pejabat negara kabulkanlah…..buru kau ku anggap MANUSIA 1/2 DEWA

Leave a Reply

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.