Honorer

Verifikasi K1 Provinsi Sulteng Belum Tuntas

Hasil Verifikasi ulang yang dilakukan oleh masing-masing SKPD lingkup Pemprov Sulawesi Tengah (Sulteng) terhadap tenaga honorer yang dinyatakan lolos verifikasi awal, kini jumlah berkurang menjadi 396 dari 739 orang. Menurut, Kepala BKD Prov Sulteng, Drs Hidayat Lamakarate MSi, jumlah daftar honorer K1 yang diumumkan kembali adalah mereka yang merupakan hasil verifikasi dari masing-masing SKPD. "Jadi bukan BKD yang melakukan seleksi …

Read More »

Honorer Guru Agama Paling Banyak Dikoreksi

Kementerian Agama terbanyak mengoleksi honorer kategori satu (K1) yang bermasalah. Masalah utamanya karena salah pengertian tentang kriteria honorer K1 dan K2. "Laporan pengaduan yang masuk kebanyakan honorer guru agama. Mereka yang sudah mengabdi di bawah 2005 itu protes karena tidak dimasukkan ke K1," kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Jumat (18/5).

Read More »

Honorer Kemenag Berpeluang Jadi CPNS

Kabar gembira bagi tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bungo. Dari 35 guru honor yang diajukan untuk data base 2012, sebanyak 24 orang dinyatakan lulus verifikasi. Honorer lulus verifikasi yang dilakukan BKN ini membuat mereka semakin berpeluang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).   Ini diungkapkan Kasubag TU Kemenag Bungo, H Suyono, kemarin (17/5). Honorer yang lulus verifikasi ini …

Read More »

Honorer yang Dicoret Sedikit, Tambahan Banyak

Banyaknya daerah yang salah persepsi tentang persyaratan tenaga honorer tertinggal kategori satu (K1) yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK), menjadi alasan pemda meminta verifikasi dan validasi ulang. "Banyak kesalahpahaman tentang istilah honorer K1 yang MK dan TMK (tidak memenuhi kriteria). Itu sebabnya, para sekda justru meminta yang TMK dimasukkan ke MK. Sementara honorer MK yang dicoret jumlahnya tidak seberapa," kata Kabag …

Read More »

Takut Sanksi, Daerah Pangkas Jumlah Honorer K2

Langkah pemerintah pusat yang mewajibkan daerah mempublikasikan data honorer tertinggal kategori satu (K1) hasil verifikasi dan validasi, cukup membuat efek jera. Apalagi ada sanksi tegas bagi pejabat daerah yang terbukti melakukan manipulasi data honorer. "Mulai ada ketakutan daerah untuk memanipulasi data honorer tertinggal dari kategori dua (K1). Mungkin mulai sadar kalau sanksi tegas sebagaimana yang disebutkan dalam SE Menpan-RB Nomor …

Read More »

Sebanyak 40 Persen Daerah Minta Verifikasi Ulang Honorer K1

Sekitar 40 persen daerah mengajukan permohonan ke pemerintah pusat agar diizinkan melakukan verifikasi ulang atas data honorer yang didanai APBN atau lebih dikenal dengan istilah honorer kategori satu (K1). Pasalnya, banyak kalangan masyarakat memprotes data honorer yang dipublikasikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Setelah sanggahan dari masyarakat akan data honorer K1 yang dipublikasi baik memenuhi kriteria (MK) maupun tidak memenuhi kriteria …

Read More »

Sejumlah BKD Sudah Coret Honorer K1

Hingga kemarin (8/5), baru sekitar 70 persen daerah yang sudah melaporkan hasil pengaduan masyarakat terkait data honorer kategori satu (K1) ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenpan-RB. Laporan yang sudah masuk itu sudah hasil verifikasi oleh BKD terhadap laporan masyarakat. Jadi, data yang disetorkan BKD itu sudah menyebutkan mana honorer K1 yang memang sudah valid atau memenuhi kriteria (MK), dan …

Read More »

Daerah Telusuri Honorer Siluman

Pro kontra pengangkatan pegawai honorer kategori I sebagaimana diumumkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu, belum juga usai. Masalah itu mendapat sorotan dari beberapa pihak, sebab sejumlah honorer yang diangkat, dinilai sebagai honorer siluman. Menyikapi hal itu, Pemda Mimika akan membentuk tim verifikasi data pengangkatan tenaga honorer. Pembentukan tim tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengecekan terhadap keaslian data …

Read More »

Nasib Honorer Tergantung BKN

Nasib honorer Kategori Satu (K1) yang tidak lulus verifikasi masih di tangan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya, hingga saat ini, surat sanggahan dan komplain yang disampaikan 127 calon pegawai tersebut masih belum ditanggapi. Hal itu diungkapkan Badan Kepala BKD Provinsi Riau, Zaini Ismail melalui Kepala Bidang Administrasi dan Kepegawaian, Raja Agustiarman, kepada Riau Pos (Grup JPNN). Menurutnya, jawaban hasil sanggahan …

Read More »

Wamen: Verifikasi Honorer K1 Banyak Kekurangan

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengaku tidak puas dengan hasil verifikasi/validasi (verval) honorer kategori satu (K1). Pasalnya, dalam proses pengecekan data tersebut tidak dilakukan detail dan hanya mengambil dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saja. "Memang pengambilan data honorer K1 banyak kekurangannya. Wajar saja angkanya membludak dan banyak diprotes masyarakat," kata Eko yang dihubungi, Senin (7/5).

Read More »
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.