Friday , 19 December 2014

Gara-gara Bayar Gaji PNS, Infrastruktur Tak Diurus

Beban anggaran daerah saat ini lebih banyak dihabiskan untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) dan belanja barang. Sementara urusan infrastruktur dikesampingkan.
Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel menilai beban belanja pegawai dan belanja barang semakin tinggi dan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

"Hal ini telah menurunkan peran anggaran publik dalam penciptaan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan ini mengkhawatirkan karena kenaikan penerimaan perpajakan serta transfer ke daerah, menjadi tidak bermakna karena habis ditelan kenaikan belanja untuk birokrasi," kata Kemal dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (10/9/2011).

Kemal meminta pemerintah serius mengimplementasikan moratorium penerimaan PNS serta menerapkan kebijakan capping terhadap belanja pegawai dan belanja barang, baik di pusat maupun di daerah.

"SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri terkait moratorium secara selektif yang berlaku sejak 1 September 2011 harus dijalankan secara konsisten baik oleh pusat maupun pemda. Idealnya ke depan, agar APBN kita sehat, total belanja pegawai dan belanja barang dibatasi paling tinggi 30% dari total belanja pemerintah pusat dan paling tinggi 50% dari total belanja pemerintah daerah," tandasnya.

Terkait semakin meningkatnya anggaran dana transfer ke daerah yang mencapai Rp 464,4 triliun tahun depan, Kemal memandang selain moratorium dan capping belanja pegawai serta belanja modal, diperlukan kebijakan standarisasi tunjangan untuk pejabat daerah.

"Tunjangan Sehingga alokasi belanja untuk infrastruktur dan pembangunan bagi rakyat bisa meningkat. Kemungkinan pemerintah untuk membatasi belanja pegawai pemda secara proporsional melalui muatan revisi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, saya kira harus didalami secara serius," tegasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Max Hasudungan Pohan kebanyakan daerah menghabiskan 70-80% anggarannya hanya untuk belanja rutin dan pegawai.

Pemerintah mengalokasikan anggaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) mencapai Rp 104,9 triliun di 2012. Jumlah ini naik Rp 15,2 triliun atau 16,9% dari anggaran di 2011 yang sebesar Rp 89,7 triliun. via:  detikfinance

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.