Friday , 1 August 2014

Kemenkeu: Kenaikan Gaji Hakim Mengikuti PNS

Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan terus menaikan gaji hakim mengikuti kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap tahun. Hal ini membantah anggapan kalau selama ini gaji para hakim tak pernah naik setidaknya sejak 2008.

"Selama dia PNS, ya ngikutin gaji umum dong," ujar Dirjen Anggaran Kemenkeu Herry Poernomo saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (9/4/2012).

Selama ini, PNS hampir setiap tahun mengalami kenaikan gaji rata-rata 10 persen mengikuti perkembangan harga dan inflasi.

"Ya naik terus dong otomatis, sepanjang masih PNS ya otomatis. Sepanjang statusnya PNS ya iya, otomatis, seperti saya, kalau naik ya naik," pungkasnya.

Seperti diketahui para hakim daerah menyerukan mogok sidang meminta kesejahteraan ditingkatkan. Tak tanggung-tanggung, ancaman mogok sidang lebih dari 4 ribu hakim di seluruh Indonesia.

Direktur Institut for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju pernah mengatakan alasan mogok sidang menjadi langkah yang dapat diterima karena hakim sebagai pejabat negara malah dipelakukan layaknya PNS.

Padahal sebagai pejabat negara, hakim dari tingkat pengadilan negeri hingga MA/MK harus mendapat perlakuan khusus layaknya presiden, menteri dan sebagainya.

"Problemnya, di saat gaji PNS naik, kok gaji hakim tidak naik sejak 2008. Tunjangan tidak naik sejak zaman Gus Dur. Saat ini hakim dengan masa kerja 0 tahun hanya mendapat Rp 2 jutaan," terang Anggara.

Berikut besaran gaji hakim sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11/2008 yang diterapkan hingga hari ini, Senin (9/4/2012):

Golongan III masa kerja 0 tahun – 10 tahun
Golongan IIIa Rp 1.976.600 – Rp 2.450.100
Golongan IIIb Rp 2.035.900 – Rp 2.253.600
Golongan IIIc Rp 2.097.000 – Rp 2.599.000
Golongan IIId Rp 2.159.900 – Rp 2.677.400

Golongan IV masa kerja 0 tahun- 10 tahun

Golongan IVa Rp 2.641.700 – Rp 2.757.600
Golonagn IVb Rp 2.720.900 – Rp 2.840.300
Golongan IVc Rp 2.802.500 – Rp 2.925.500
Golongan IVd Rp 2.886.600 – Rp 3.013.000
Golongan IVe Rp 2.973.200 – Rp 3.103.700

Golongan IV masa kerja 24 tahun- 32 tahun

Golongan IVa Rp 3.724.800 – Rp 4.442.900
Golonagn IVb Rp 3.836.500 – Rp 4.555.000
Golongan IVc Rp 3.951.600 – Rp 4.692.300
Golongan IVd Rp 4.070.100 – Rp 4.833.000
Golongan IVe Rp 4.192.200 – Rp 4.978.000

Tunjangan Hakim (Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89/2001)

Hakim Pratama Rp 650.000
hakim Pratama Muda Rp 850.000
Hakim Pratama Madya Rp 1.050.000
Hakim Pratama Utama Rp 1.250.000
Hakim Madya Pratama Rp 1.550.000
Hakim Madya Muda Rp 1.800.000
Hakim Madya Utama Rp 2.050.000
Hakim Utama Muda Rp 2.300.000
Hakim Utama Rp 2.600.000

Tunjangan Jabatan Berdasarkan Surat Keputusan MA No 70/KMA/SK/V/2008 (Hingga saat ini baru diberikan 70 persen)

Ketua Mahkamah Agung Rp 31.100.000
Wakil Ketua MA Rp 28.500.000
Ketua Muda MA Rp 24.500.000
Hakim Agung Rp 22.800.000

Ketua Pengadilan Tinggi Rp 13.000.000
Wakil Ketua PT Rp 11.500.000
Hakim Tinggi Rp 10.200.000

Ketua Pengadilan Negeri/Agama/Militer/TUN
Kelas IA
Ketua Rp 7.400.000
Wakil Ketua Rp 6.600.00
Hakim Rp 5.400.000

Kelas IB
Ketua Rp 6.200.000
Wakil Ketua Rp 5.800.000
Hakim Rp 4.500.000

Kelas II
Ketua Rp 5.100.000
Wakil Ketua Rp 4.800.000
Hakim Rp 4.200.000

Hakim karier akan mendapatkan tambahan penghasilan apabila merangkap sebagai hakim pengadilan tipikor yaitu Rp 13 juta dan hakim ad hoc tipikor di tingkat kasasi Rp 22 juta. Sumber: detik finance

Leave a Reply

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.