Monday , 24 November 2014

Kenaikan Uang Makan dan Uang Lembur PNS Th 2012

Tanpa banyak publikasi Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA. 2012 sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran K/L tahun anggaran yang akan datang (2012). Semua penghitungan didasarkan pada harga satuan, tarif dan indeks yang ada dalam peraturan ini. Ada perbedaan istilah dengan Standar Biaya yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dulu dikenal Standar Biaya Umum (SBU) sekarang dengan adanya PMK ini diganti dengan Standard Biaya Masukan (SBM), sedangkan Standar Biaya Khusus berubah menjadi Standar Biaya Keluaran.

Salah satu perubahan yang menonjol adalah adanya kenaikan uang makan dan uang lembur serta uang makan lembur. Selain itu satuan uang makan dan uang makan lembur ditentukan berdasarkan Golongan PNS, sebelumnya uang makan semua PNS ditentukan sebesar Rp 20.000 tanpa melihat golongannya.

Besaran kenaikan Uang Makan, Uang lembur dan Uang Makan Lembur dilihat dalam tabel dibawah ini:

1. Uang Makan

image

Uang makan diberikan kepada PNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam RKA K/L paing banyak 22 hari dalam 1 (satu) bulan.
Besaran satuan biaya uang makan untuk Gol III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

2. Uang Lembur

image

3. Uang Makan Lembur

image

Uang Lembur merupakan kompensasi bagai PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
Kerja lembur adaah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang teah ditetapkan oleh setiap instansi/kantor pemerintah.
Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk Gol III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

Unduh Peraturan :
PMK 84 – 2011 – Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
Perdirjen Anggaran 03-2011

sumber: setagu.net

3 comments

  1. sudah sejak dari tahun 2010, guru PNS (Disik) bukan dari Kemenag. tidak mendapatkan uang lauk pauk sepeserpun….walaupun di dalam keputusan menteri keuangan dianggarkan, namun sampai di daerah uang lauk pauk tersebut tidak bisa dicairkan….apakah sebabnya??? mohon pencerahannya…

  2. oleh karena itu jikalau sudah ada aggaran dari pusat kog sampai di daerah uang lauk pauk tidak dibayarkan, mengapa? apakah uang lauk pauk khusus diberikan kepada PNS SKPD, TNI, Polri dan Guru Kemenag….apakah aturan menteri keuangan telah dibatalkan oleh Dewan? DPRD di daerah? mohon penjelasan terkait hal tersebut….

  3. Guru ( PNS ) di Kabupaten Probolinggo JATIM belum menerima UANG LAUK PAUK sepeserpun sampai sekarang. Padahal dari Pemerintah Pusat ada dan Peraturan Menteri Keuangan NO 84/PMK.02/2011 sudah jelas ada. Mengapa dan ada apa kok Guru (PNS) di Kab Probolinggo TIDAK pernah menerima ?

Leave a Reply

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.