Tuesday , 29 July 2014

Kualitas Aparatur Negara Kita Masih Rendah

Upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan aparatur negara perlu kerja keras. Pasalnya, kualitas SDM aparatur masih sangat rendah dan jauh dari harapan.
   
Dari sekitar 4.572.113 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negeri ini termasuk Sulsel, hanya ada sekitar 5 persen yang dianggap kategori berkualitas sementara 95 persen lainnya masih rendah.

Kondisi ini diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB), Azwar Abubakar dalam rapat kerja/sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional III (Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua) di Clarion Hotel & Convention, Senin (23/4).
   
Rendahnya kualitas SDM aparatur negara ini menjadi salah satu masalah di birokrasi pemerintahan saat ini. Makanya, perlu dilakukan reformasi pada semua instansi pemerintahan di semua tingkatan. "Jadi SDM aparatur yang jumlahnya mencapai 4 juta, hanya 5 persen yang berkualitas," tandas Azwar.
   
Raker/sosialisasi reformasi birokrasi ini juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, para sekda se-Indonesia Timur, serta aparat terkait lainnya.
   
Untuk menangani masalah aparatur pemerintah yang saat ini kualitasnya rendah, Azwar  menegaskan pemerintah harus terus melakukan pembinaan, termasuk bagaimana memposisikan aparatur pada bidangnya. Begitu juga instansi tidak boleh membiarkan aparat gemuk sementara ada instansi lain yang sementara kekurangan.
   
Rendahnya kualitas aparatur ini berbanding terbalik dengan belanja pegawai yang sangat tinggi. "Di sisi lain, sebagian besar masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. Inilah saya kira pentingnya dilakukan reformasi birokrasi. Menurut saya tetap ada harapan untuk melakukan perubahan kalau kita berkeinginan," tandas Azwar.
   
Kendati kualitas aparatur rendah serta tingkat kepuasan publik tentang pelayanan juga rendah, pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS melalui kenaikan gaji pokok berkala serta kemungkinan pemberian renumerasi.   
   
Azwar menambahkan di Indonesia saat ini ada tiga persoalan yang paling mendasar. Selain birokrasi pemerintahan, korupsi masih menjadi fenomena sementara pembangunan infrastruktur juga masih rendah. Untuk infrastruktur misalnya, bangsa ini hanya bisa mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 triliun per tahun atau sekitar 4 persen dari total belanja negara.
   
Angka alokasi pembangunan infrastruktur ini tentu saja sangat rendah, apalagi kalau melihat fakta bahwa kondisi infrastruktur kita saat ini sangat terbelakang. Ini tentu saja sangat memprihatinkan. "Ditambah kualitaas tidak kuat plus banyak juga yang kebocoran (penyimpangan)," kata Azwar.
   
Kembali ke masalah aparatur, Azwan meminta daerah agar rekruitmen CPNS dan promosi PNS di masa mendatang  betul-betul dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan penataan jumlah dan analisis kebutuhan pegawai. Sehingga MenPAN tidak terkesan menjadi penghambat sekiranya semua daerah memahami pemetaan dan analisis pegawai.
   
Untuk rekruitmen CPNS misalnya, MenPAN akan bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi di Indonesia dalam membuat soal. Pusat berharap seleksi CPNS mendatang kembali dilakukan secara nasional mengingat saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. "Sudah terlalu banyak permainan. Jadi saya kira pemerintah daerah harus membantu kita agar masyarakat percaya bahwa seleksi CPNS berjalan tanpa ada kecurangan," tandas Azwar.
   
Terhadap pelayanan publik, Azwar berharap pemerintah daerah bisa mendukung terwujudnya pelayanan publik yang memadai pada setiap daerah. Apalagi sudah ada undang-undang tentang pelayanan publik yang mengatur bagaimana proses pelayanan kepada masyarakat dipermudah.
   
Dia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan instansi atau aparat pemerintah yang tidak mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satunya bisa melalui lembaga onbusman yang sudah dibentuk di daerah. "Warga tidak puas dengan pelayanan lapor ke onbusman. Kita ingin ada peningkatan transparansi," tandas Azwan.   
   
Mendagri, Gamawan Fauzi menambahkan bahwa persoalan birokrasi di lingkup pemerintahan memang butuh pembenahan. "Banyak hal yang memang harus kita bina untuk bisa mewujudkan birokrasi yang baik," ujar Gamawan.
   
Bicara kemajuan daerah utamanya dikaitkan dengan otonomi daerah, Gamawan menyebutkan bahwa di Indonesia ini memang ada daerah yang maju namun ada juga yang tertinggal. Dia sangat apresiasi dengan tingkat kemajuan yang dicapai Sulsel utamanya pertumbuhan ekonomi.
   
Ketika disandingkan dengan masalah angkatan kerja atau pun pengangguran, pertumbuhan ekonomi daerah sangat berperan menekan angka pengangguran. Kalkulasinya, kalau ekonomi tumbuh 1 persen pertahun, angka pengangguran yang bisa terserah berkisar 600 ribu orang. "Sehingga kalau angkatan kerja kita setiap tahun ada 3 juta jiwa plus pengangguran, kita butuh pertumbuhan ekonomi 6 persen. Jadi kalau Sulsel saat ini pertumbuhan ekonominya di atas 8 persen, sudah dipastikan bahwa angka pengangguran juga berkurang," kata Gamawan.
   
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menyebut bahwa pemerintahan di Sulsel saat ini berjalan dengan baik dengan tingkat kepuasan masyarakat 81 persen. "Ekonimi Sulsel tumbuh 8,64 persen. Saat ini uang yang beredar di masyarakat sekitar Rp31 triliun sedang tabungan warga per Januara mencapai Rp45 triliun," kata Syahrul.
   
Dari segi birokrasi utamanya terkait pengelolaan keuangan, Syahrul juga mengungkap kalau Sulsel semakin membaik. Hal ini sejalan dengan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mempersepsikan Sulsel wajar tanpa pengecualian (WTP). (sah) sumber:jpnn.com

2 comments

  1. seandainya tidak ada pengangkatan PNS dari honorer, pasti pegawai di negeri ini diisi orang2 yang berkualitas
    negara ini gak akan maju kalau masih memikirkan honorer
    apalagi saya belumpernah mendengar ada tes untuk jadi HONORER
    tau2 nuntut jadi PNS aja

  2. kalau 95 persen PNS kualitas masih rendah kenapa mengangkat ‘pengemis berseragam’ HONORER jadi PNS?
    maksimalkan dong PNS yang sudah ada.

Leave a Reply

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.