CPNS INDONESIA Informasi Lengkap CPNS dan PPPK 2019
Related Articles
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyelenggarakan seleksi CPNS baru. Sepuluh PTN ditunjuk mulai dari persiapan hingga koreksi dan penetapan penerimaan CPNS baru. Kemendikbud mewanti-wanti para rektor tidak tergoda duit sogokan CPNS baru.
Himbauan keras kepada para rektor yang kampusnya bakal terlibat dalam seleksi CPNS ini disampaikan Mendikbud Mohammad Nuh langsung di Jakarta kemarin (27/1). Kesepuluh PTN yang ditunjuk ini adalah, Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai ketua konsorsium. Kemudian Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas pendidikan Indonesia (UPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Nuh menerangkan, penunjukan sepuluh PTN ini murni dilakukan oleh Kemen PAN dan RB. "Kita cuma menyerahkan rekomendasi kampus-kampus yang memiliki sistem dan terjamin kualitasnya," ujar mantan rektor ITS itu. Nuh mengatakan, ada tiga kriteria utama sejumlah PTN yang disodorkan untuk terlibat dalam seleksi CPNS ini.
Kriteria pertama adalah, kampus yang bersangkutan memiliki alat scanner lembar jawaban dan perlengkapan komputer penunjang lainnya. Kriteria berikutnya adalah, kampus yang memiliki peralatan tadi harus teruji mampu menjalankannya dengan baik. "Kalau punya scanner tetapi tidak teruji menggunakannya, tidak kami tawarkan. Jangan sampai saat mengoreksi alatnya mati-hidup-mati-hidup," terang dia.
Diantara indikator sebuah kampus teruji adalah, sukses menjalankan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Kriteria berikutnya adalah, kampus harus tersebar. Dengan kriterian ini, bisa menjangkau seleksi CPNS yang dilakukan di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya melibatkan PTN di pulau Jawa.
Lebih lanjut Nuh mengatakan, pihaknya mengacungkan jempol terhadap upaya Men-PAN dan RB Azwar Abubakar yang sungguh berkomitmen menyelenggarakan seleksi CPNS sebersih-bersihnya. "Kami benar-benar menghargai upaya ini," ucap mantan Menkominfo itu.
Nuh menjelaskan, seleksi masuk CPNS baru harus dijalankan dengan transparan dan bisa dipercaya. Dia menjelaskan, selama ini pelaksanaan seleksi CPNS baru dikomando oleh pemerintah daerah. Baik provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan sistem seperti ini, menurut Nuh memang rentan terjadi korupsi. Sebab, tidak ada keterlibatan pihak independen. Kalaupun koreksi dilakukan oleh pihak independen, keputusan penerimaan tetap dimeja kepala daerah. Sehingga, rawan terjadi praktek suap dalam penerimaan CPNS.
Sebaliknya, dengan melibatkan kampus mulai dari pembuatan soal hingga koreksi sampai penetapan calon yang lulus, Nuh mengatakan bisa lebih berkualitas. Syaratnya, kampus harus dengan tegas memposisikan sebagai pihak yang independen. Dia berjanji akan mengeluarkan instruksi khusus kepada sepuluh rektor yang terlibat dalam proyek ini untuk bersikap independen.
Nuh mengatakan, sanksi keras bakal dijatuhkan kepada rektor yang terbukti tidak independen. Misalnya, menerima titipan dari pihak lain supaya salah satu peserta CPNS diloloskan dengan nilai ujian berapapun. Sanksi yang disipakan ini bisa sampai pemecatan. "Intinya harus benar-benar memposisikan sebagai pihak independen. Saya siapkan instruksi khusus," tegas menteri asal Surabaya itu.
Jika kampus akhirnya tidak independen, niat untuk membuat sistem seleksi CPNS yang bersih, terbuka, dan dapat dipercaya bisa buyar. Sehingga, bibit-bibit aparatur negara kotor terus muncul. "Jangan sampai sampah keluar, diganti sampah baru masuk lagi. Kalau seperti itu tidak bersih-bersih," ujar nuh. Sampah yang dia maksud ini adalah aparatur yang lihai korupsi, gemar menerima suap, serta tidak memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
Kepada para kepala daerah, Nuh juga berpesan supaya jangan sekali-kali mendekati pihak kampus dalam kaitannya seleksi CPNS ini. Sehingga, independensi kampus bisa benar-benar terjaga.
Sebelumnya, Men-PAN dan RB Azwar Abubakar mengaku cukup prihatin dengan kesan yang muncul setiap pelaksanaan seleksi CPNS baru. Dia mengatakan, selama ini kesan banyaknya kasus KKN. Mulai dari praktek suap, hingga pejabat senior yang titip sanak keluarganya. "Jangan sampai ada sinyalemen bahwa seleksi CPNS baru menjadi salah satu ATP pimpinan daerah," kata menteri dari PAN ini.
Selama ini, Azwar mengakui jika dalam prakteknya pemda bekerjasama dengan PTN dalam menyelenggarakan seleksi CPNS baru. Tetapi, pada saat pengumuman hasil ujian, bukan PTN yang melakukannya. Tetapi, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah setempat. "Dimana dalam praktenya bisa merubah rangking perolehan nilai peserta," ungkap Azwar.
Celakanya, kata dia, ada sejumlah rektor PTN yang tidak tahu jika kampus yang dipimpinya ikut membantu pelaksanaan seleksi CPNS baru. Selama ini, Azwar juga mengatakan pihaknya dan BKN (Badan Kepegawaian Daerah) tidak mendapatkan salinan hasil koreksi nilai ujian seleksi CPNS baru. Sumber: jpnn.com
