Soal CPNS 2018

Menpan Akan Turunkan Tim Investigasi Penerimaan CPNS Daerah

Kementerian PAN dan RB akan menurunkan Tim Verifikasi untuk melakukan pengecekan proses seleksi CPNS untuk daerah-daerah yang dianggap bermasalah. Hal ini merupakan respon atas berbagai masukan dan saran dari berbagai kalangan terkait dengan permasalahan yang muncul di berbagai daerah dimaksud.

Demikian ditegaskan Menteri Negara PAN dan RB E.E. Mangindaan dalam Rapat Koordinasi dengan Sekda, BKD, dan jajaran Inspektorat daerah, dari berbagai provinsi, kabupaten/kota, di Jakarta, Selasa (1/2). “Untuk daerah yang masih dinyatakan bermasalah, saya minta agar proses pemberkasan NIP-nya dipending dulu,” ujarnya.

Dalam arahannya, Menteri Mangindaan juga menekankan agar pengadaan CPNS di daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, obyektif, serta tidak diskriminatif. Untuk mendapatkan PNS yang profesional, panitia pengadaan CPNS harus bisa menghindari intervensi dari pihak manapun, termasuk partai politik, LSM, maupun kepentingan-kepentingan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Diakui, dalam pengadaan CPNS tahun 2010, terdapat sejumlah laporan yang masuk ke Kementerian PAN dan RB. Ada yang dari Badan Intelejen Negara, DPRD, LSM, anggota DPR.

Ada juga kasus penerimaan CPNS yang berbuntut pada terjadinya anarkhisme, karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kemudian melakukan demo, bahkan sampai perusakan fasilitas negara, seperti kantor. “Ini tidak bisa dibiarkan. Karena itu, kalau terbukti ada pihak yang melakukan pelanggaran, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau ada unsur kriminal, tentunya masuk ranah pidana. Kalau kesalahan administratif, juga ada aturannya, dan bila perlu dibatalkan.

Dalam penerimaan CPNS 2010, masih ada beberapa daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur. Ada kabupaten/kota yang tidak mau dikoordinasikan, ada Provinsi yang belum siap mengkoordinasikan. Ke depan, terhadap hal ini tidak boleh terjadi lagi, dan harus berkoordinasi ke samping, ke atas dan kebawah, sehingga masalah seperti ini tidak terulang lagi.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto mengatakan, pihaknya akan membentuk tim verifikasi ini secepatnya, dan diharapkan bisa turun ke lapangan dalam bulan Februari 2011 ini. “Prinsipnya, kehadiran tim itu untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menimbulkan masalah baru,” jelasnya. Sesuai saran BIN, selain melakukan verifikasi data administratif, juga akan melaksanakan investigasi lapangan, tambahnya.

Sementara Deputi Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho mengatakan agar panitia seleksi menyiapkan berbagai data yang diperlukan, seperti daftar peserta ujian, lembar jawaban komputer, pengumuman dan data-data lain yang diperlukan, seperti nilai hasil ujian dari perguruan tinggi yang bersangkutan. “Tim tidak usah dijemput dan tidak usah disiapkan fasilitas lainnya, sehingga tim dapat bekerja harapan kita semua,” tambahnya.[via]

Kisi-kisi Soal CPNS 2017

Check Also

Jangan Buru-buru, Pendaftaran CPNS Dibuka Sampai 10 Oktober

Portal Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Nasional (SSCN) masih sulit diakses. Perlu waktu …

9 comments

  1. kita perlu kembali ke Negara kesatuan yang utuh. jangan ada kesenjangan antara pusat dan daerah. prinsip otonomi jangan diartikan terlalu berlebihan. otonomi bukan berarti pemisahan diri dari pusat. hierarki itu tetap harus ada dan bukan garis putus-putus. kades harus ditunjuk oleh Bupati atas usul BPD, Bupati harus ditunjuk oleh Gubernur atas usul DPRD II, dan Gubernur harus ditunjuk oleh Presiden atas usul DPRD I. dengan demikian pusat dapat mengontrol daerah dengan lebih baik, sehingga riak-riak dari bawah dapat dikurangi. beruntunglah kita karena Hakim, Jaksa, TNI, dan Polri masih menjaga asas negara kesatuan itu. bayangkan bagaimana kacaunya negara ini jika keempat institusi tadi pimpinannya dipilih oleh rakyat, bukan ditentukan oleh pimpinan atasan. terima kasih. majulah negeriku, jayalah bangsaku. Merdeka!!!

  2. dengan memperhatikan asas negara kesatuan, Infektorat/Bawasda semestinya menjadi institusi vertikal, bukan menjadi bawahan bupati. sehingga dengan demikian pengawan pusat terhadap daerah dapat lebih optimal. yah kecuali kalau kita menilai daerah sebagai negara kecil dalam tubuh RI, oke-oke saja. reformasi birokrasi akan lebih ideal jika dibarengi dengan rekonstruksi birokrasi.

  3. iya bener dari pusat harus terjun ke daerah…………….ingat2 dipendataan banyak mafia alias data siluman byk, mending pake tes semua beres jd pihak pusat ga perlu selektif krn da tes. mksh

  4. SBY, DPR RI Kom II,VIII&X, Menpan juga BKN ternayat tdk dpt berbuat apa2 terhadap Guru honorer yg sdh belasan thn, padahal gampang banget menelusurinya, tapi krn berbagai Pemda nyata tdk mau berhubungan dgn Honorer krn mrk manganggap tdk ada uangnya(langsung di plot oleh BKN) maka mmg sdh diprediksi ini akan corat marut, dan ternyata prediksi ini benar. daerah tak bertanggung jwb alias ngambek, lalu reformasi berlangsung dan tak ayal lagi EKO langsung angkat bicara Honorer batal diangkat jadi PNS dgn alasan daerah blm melakukan pemetaan dan tdk percaya terhadap ke 67 rb honorer terlalu byk, dia bilang tdk mungkin… wow…guru honorer K1 khususnya, yang sabar ya bro ? Mari berdoa terserah sesuai yg anda rasakan minta pada Allah, Allah berkata doa org yg teraniaya lebih di ijabah, mari kita berdoa bersama, jgn ragukan Firman Allah. mari silahkan !!!

  5. Dengar2 kabar isu ,, jatah menjadi PNS daerah untuk SMU sederajat sudah menjadi jatah BUPATI setempat ,, bagaimana tindakan nya ??
    Bagi yg ingin di angkat ,, minimal mengeluarkan dana 35jt .. Untuk daerah

  6. kayanya kesempatan saya buat ikut pemberkasan ada tidak…
    saya sudah mengabdi slama 9thn,daan ktika ada K 1 dan K2 saya tidak diajukan oleh pihak kantor saya,padahal gaji saya diambil dari biaya APBD..
    mohan penjelasannya…

  7. kalu bisa di perpanjang moratorium pns..biar bupati bupati tidak jadi mafia penerimaan cpns

  8. bagus sekali bapak akan mengirimkan tim investigasi..karena di daerah daerh penerimaan cpns selalu bermasalah..jadi ajang korupsi mafia para bupati ..terutama di kabupaten batu bara sumatera utara..bupatinya tukang korupsi tetapi tidak ada penegak hukum yang berani menangkap beliau.karena beliau raja sogok

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.