Tuesday , 29 July 2014

Pemprov Jateng Bentuk Tim Evaluasi Moratorium PNS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng membentuk tim evaluasi moratorium pegawai negeri sipil (PNS) guna menyikapi kebijakan pemerintah pusat soal penghentian sementara perekrutan CPNS. Tim tersebut dibentuk untuk  melakukan kajian evaluasi beban kerja dan ketersediaan PNS beserta membuat pemetaannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Hadi Prabowo mengatakan, pembentukan tim ini dimaksudkan supaya nantinya tidak ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kekurangan atau kelebihan pegawai.

Pada instansi teknis seperti Dinas Pertanian, persoalan ini bisa menimbulkan kesenjangan. Misalnya, bila pegawai yang dibutuhkan instansi berlatar belakang insinyur pertanian, namun ternyata banyak berpendidikan sarjana hukum.

"Persoalan ini tentu saja membutuhkan kajian evaluasi, beban kerja dan ketersediaan PNS. Bila pemerintah pusat dalam revisi undang-undang kepegawaian bisa mengambil peran pendistribusian pegawai, ini akan lebih baik," tandasnya.

Sebab, bila tidak ada perubahan terhadap rencana moratorium ini, berarti bakal ada kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan pegawai. Pengambilalihan kewenangan pendistribusian PNS ini bisa memudahkan rotasi dan mutasi seluruh kabupaten/kota.

Evaluasi maupun kajian dalam moratorium ini perlu dilakukan secara cermat. Terlebih lagi, moratorium ini sifatnya penundaan.

Dengan penundaan itu, pemprov, kabupaten/kota bisa melakukan efisiensi anggaraan dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Selain itu, penempatan PNS dapat diterapkan sesuai kebutuhan.

Seperti diberitakan, kebijakan moratorium ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menpan E.E Mangindaan, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Menkeu Agus Martowardojo yang ditandatangani di Kantor Wakil Presiden Boediono, baru-baru ini. Moratorium PNS diberlakukan sejak 1 September 2011 hingga 12 Desember 2012.

Berdasarkan data pemprov, dari 35 kabupaten/kota, ada 11 pemda yang dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat tersedot untuk membayar gaji pegawai. Kesebelas pemerintah daerah itu adalah Blora, Pekalongan, Batang, Banjarnegara, Magelang, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen dan Karanganyar. Sumber: http://suaramerdeka.com

One comment

  1. hum cpns ada ndak ta yaow,,,,, ahjan bkin bingung ajah,,,,

Leave a Reply

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.