Soal CPNS 2016

Revisi UU ASN Jangan Timbulkan Masalah Baru

Mayoritas fraksi di DPR setuju terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai RUU usulan DPR. Hal itu dinyatakan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan 2016-2017.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Akbar Faizal menjelaskan, perubahan undang-undang tersebut akan menjadi harapan besar dari tenaga honorer kategori dua (K2) yang tersebar di seluruh Indonsia.

“Saya yakin dari 560 anggota DPR saat turun ke dapil pasti banyak mendapatkan pertanyaan dari para tenaga honorer K2,” ujarnya di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (24/1).

Menurut Akbar, banyaknya tenaga honorer tidak terlepas dari kebohongan yang dilakukan oleh calon kepala daerah saat berkampanye.

“Dampak ini kalau saya lihat karena perilaku calon kepala daerah yang saat berkampanye dulu membohongi dan memberikan janji-janji palsu kepada mereka untuk dijadikan serta direkrut sebagai pegawai negeri sipil. Saat kepala daerah ini jadi, mereka menagih janji tetapi posisi PNS tidak ada. Untuk menghilangkan kekecewaan mereka diangkat menjadi pegawai tetapi hanya honorer,” jelasnya.

Kendati demikian, Akbar memberikan dua catatan bagi pemerintah maupun DPR jika RUU ASN nanti disahkan. Terutama dalam soal kesiapan keuangan negara dan pertimbangan pengangkatan pegawai honerer non kategori dua (K2) lainnya.

Dia memperkirakan, setidaknya 439 ribu tenaga honorer K2 jika dijadikan PNS maka negara akan terbebani kewajiban membayar Rp 23 trilliun per tahun untuk menggaji. Dalam anggaran 2016 saja Kementerian Keuangan melakukan pemotongan APBN-P sebesar Rp 133 trilliun di beberapa kementerian/lembaga.

“Bagaimana kita bisa bayangkan beratnya beban anggaran negara kita,” kata Akbar.

Pemerintah juga perlu memperhatikan nasib pegawai honorer lain yang diperkirakan mencapai satu juta orang. Jika pengangkatan dilakukan, setidaknya 50 persen anggaran daerah diperkirakan juga akan terbebani.

“Kita sepakat saudara-saudara kita itu diangkat sebagai PNS, tetapi terkait hal ini harus ada penjelasan pula yang logis dari DPR dan pemerintah, dari mana uang itu. Jangan sampai mereka mengharapkan gaji tetapi negara tidak bisa memberikan. Ini bisa menjadi persoalan. Kita ingin UU ASN diubah agar memberikan jalan keluar, bukan malah menimbulkan persoalan baru,” pungkas Akbar.

Kisi-kisi Soal CPNS 2017

Check Also

MenPAN-RB Pastikan Tidak Ada Lagi Cerita Gaji PNS Kecil

?Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memastikan kesejahteraan PNS akan semakin …

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.