Saturday , 25 October 2014

Search Results for: Formasi

Tiga Juta Pencari Kerja, Kursi PNS Hanya 100 ribu

Angka pencari kerja di Indonesia saat ini mencapai 3 juta setiap tahunnya. Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 100 ribu yang bisa menjadi PNS. "Setiap tahun ada tiga juta pencari kerja dan yang menjadi PNS hanya 100 ribu. Itu berarti setiap satu PNS harus mengurus 29 pencari kerja lainnya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dalam ... Read More »

PNS Pemda Terima Remunerasi 40 Persen Gaji

Sebanyak 99 pemerintah daerah (33 provinsi, 33 kabupaten, 33 kota) yang akan melakukan reformasi birokrasi, bakal menerima remunerasi tahap pertama sebanyak 30 sampai 40 persen dari gaji pokok. Kebijakan ini sudah diberlakukan terhadap instansi pusat yang sudah lebih dulu melakukan reformasi birokrasi. "Untuk tahap pertama ini, pemberian remunerasi masih dipukul rata sekitar 30-40 persen. Untuk lanjutannya, harus sesuai kinerja masing-masing," ... Read More »

5 Kadis Diperiksa Polisi Terkait Kasus Honorer Siluman

Masa uji publik atas pengumuman tenaga honorer kategori 1 (K1), belum berakhir. Namun, di Kabupaten Aceh Tenggara, kasus pengaduan adanya honorer palsu alias siluman, sudah mulai ditangani kepolisian setempat.  Hingga pada Senin (23/4) siang, Lima Kepala Dinas Aceh Tenggara diperiksa petugas Polres. Sedangkan dua pejabat teras yaitu Sekdakab Drs H Hasanuddin Darjo,MM dan Asisten III Hadimin Karo-Karo, juga bernasib serupa. ... Read More »

Kualitas Aparatur Negara Kita Masih Rendah

Upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan aparatur negara perlu kerja keras. Pasalnya, kualitas SDM aparatur masih sangat rendah dan jauh dari harapan.     Dari sekitar 4.572.113 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negeri ini termasuk Sulsel, hanya ada sekitar 5 persen yang dianggap kategori berkualitas sementara 95 persen lainnya masih rendah. Read More »

Laporan Honorer Siluman dari BKD sangat Minim

-Pascapengumuman data honorer kategori satu (K1) di seluruh daerah, laporan pengaduan resmi yang diajukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih sedikit. Yang paling banyak justru pengaduan dari DPRD dan perorangan. "Pengaduan resmi dari instansi belum banyak. Apalagi uji publik masih berlangsung. Pengaduan dari DPRD dan perorangan yang paling banyak," kata Kepala Biro Humas dan Protokol BKN ... Read More »

72 Tenaga Honorer Pemkot Bogor Tunggu Pengangkatan

Sebanyak, 72 orang tenaga honorer kategori 1 masuk dalam daftar tunggu pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kemarin, ke-72 tenaga honorer itu diumumkan Pemkot Bogor. Mereka terdiri dari tujuh tenaga guru, dua aparat wilayah, lima dari satuan polisi pamong praja (Satpol PP), 23 dari DLLAJ, 31 dari DKP, dua dari Disperindag, satu dari Disbima dan SDA, dan satu dari Disnakersostrans. Read More »

Tenaga Penyuluh Yang Menjadi Prioritas CPNS 2012

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) dan Reformasi Birokrasi memprioritas enam jabatan khusus serta mendesak, yang dapat diusulkan pemerintah daerah untuk formasi CPNS 2012. Yaitu tenaga  instruktur, penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, penyuluh perikanan, penyuluh KB, dan tenaga di bidang infrastruktur, yakni penata ruang serta teknik penyehatan lingkungan. "Kenapa hanya enam jabatan tersebut, karena ini disesuaikan dengan kondisi di daerah dalam meningkatkan ... Read More »

BKD Riau Dinilai Tak Transparan

Badan Kegawaian Daerah (BKD) Dumai tidak transparan dalam penerimaan honorer. Terbukti dengan banyaknya honorer yang sudah bekerja dilingkungan Pemko Dumai yang tidak masuk proses verifikasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Selasa (3/4) kemarin, puluhan honorer kembali mendatangi kantor DPRD Dumai. Mereka bertemu dengan Komisi I DPRD Dumai untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut pegawai honorer Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dumai tidak ... Read More »

Ramai Laporan Honorer Siluman: Sanksi Menanti Para Pejabat yang Terlibat

Perjalanan proses pengangkatan tenaga honorer Kategori 1/K1 (digaji APBN/APBD) semakin seru. Setelah beberapa nama honorer dipublikasikan, mulai bermunculan laporan nama honorer K1 siluman atau yang diduga palsu di sejumlah daerah. Wakil Menteri Pendagayugaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo di Jakarta kemarin (3/4) mengatakan, munculnya laporan tenaga honorer K1 siluman ini menunjukan fungsi pengawasan masyarakat berjalan. Ketentuan ... Read More »

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.