Monday , 24 November 2014

Search Results for: formasi

Pemerintah Terima Ribuan Laporan Honorer Siluman

Laporan pengaduan honorer siluman sebagai CPNS yang masuk baik ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) ternyata sangat banyak. Hingga Kamis (3/5) lalu, jumlahnya sudah mencapai 1.350 laporan. Wakil Menteri PAN&RB, Eko Prasojo saat dihubungi, Jumat (4/5), mengungkapkan bahwa dari laporan yang masuk itu mayoritas tentang manipulasi data. Eko mengatakan, Kamis (3/5) kemarin pihaknya ... Read More »

Mencetak Pejabat, Didik Dulu Baru Duduk

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar menegaskan pentingnya program Pendidikan dan Latihan Pimpinan (diklatpim) ditingkatkan intensitasnya. Jika dalam setahun hanya dua kali, ke depan menjadi empat kali. Hal itu untuk mendukung terealisasinya konsep "didik dulu baru duduk". "Dari diklatpim diharapkan muncul agen-agen perubahan dan menjadi penggerak reformasi birokrasi di instansi masing-masing. Karena itu sebelum menjadi pejabat ... Read More »

Banyak Tunjangan PNS dan Honorarium Tak Jelas, Anggaran Boros

Reformasi birokrasi di Indonesia dinilai masih stagnan atau jalan di tempat. Gaung Kementerian/Lembaga (K/L) yang terus menyuarakan reformasi birokrasi hanya angan-angan belaka. Pemborosan birokrasi masih sangat tinggi. Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR, Kemal Azis Stamboel kepada detikFinance di Jakarta, Jumat (4/5/2012). Read More »

Swasta Dimungkinkan jadi Pejabat Eselon I dan II

Kalangan swasta atau profesional berpeluang menduduki jabatan eselon I maupun II di instansi pemerintahan.  Syaratnya, kalangan swasta itu harus lulus uji kompetensi. Peluang bagi kalangan swasta untuk menempati jabatan eselon I dan II di pemerintahan itu tertuang dalam rancangan undang-undnag (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Di dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), kita memberikan peluang bagi swasta untuk menduduki suatu ... Read More »

Jatah CPNS Reguler 65 Ribu

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menetapkan jatah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur reguler sebanyak 50 persen dari jumlah pensiun. Itu berarti kuotanya maksimal 65 ribu. "Kenapa cuma 50 persen dari jumlah pensiun? Ini karena jumlah PNS kita sudah terlalu gemuk. Makanya harus dikurangi setiap tahunnya," kata Menpan-RB Azwar Abubakar dalam diskusi dengan wartawan di ... Read More »

Tahun Ini Direkrut 130 Ribu PNS, Termasuk dari Honorer

Analisa jabatan bagi PNS di setiap instansi pemerintah dinilai sebagai sesuatu yang sangat penting dilakukan. Tak terkecuali dalam pengajuan formasi CPNS. “Dalam meminta formasi, mulailah dengan analisis jabatan, bukan dengan alasan tidak ada orang, kemudian memasukkan orang tanpa seleksi yang terukur. Hal itu merupakan penyebab jumlah  pegawai yang dibutuhkan kurang, sementara yang tak dibutuhkan berlebih,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ... Read More »

Tiga Juta Pencari Kerja, Kursi PNS Hanya 100 ribu

Angka pencari kerja di Indonesia saat ini mencapai 3 juta setiap tahunnya. Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 100 ribu yang bisa menjadi PNS. "Setiap tahun ada tiga juta pencari kerja dan yang menjadi PNS hanya 100 ribu. Itu berarti setiap satu PNS harus mengurus 29 pencari kerja lainnya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dalam ... Read More »

PNS Pemda Terima Remunerasi 40 Persen Gaji

Sebanyak 99 pemerintah daerah (33 provinsi, 33 kabupaten, 33 kota) yang akan melakukan reformasi birokrasi, bakal menerima remunerasi tahap pertama sebanyak 30 sampai 40 persen dari gaji pokok. Kebijakan ini sudah diberlakukan terhadap instansi pusat yang sudah lebih dulu melakukan reformasi birokrasi. "Untuk tahap pertama ini, pemberian remunerasi masih dipukul rata sekitar 30-40 persen. Untuk lanjutannya, harus sesuai kinerja masing-masing," ... Read More »

5 Kadis Diperiksa Polisi Terkait Kasus Honorer Siluman

Masa uji publik atas pengumuman tenaga honorer kategori 1 (K1), belum berakhir. Namun, di Kabupaten Aceh Tenggara, kasus pengaduan adanya honorer palsu alias siluman, sudah mulai ditangani kepolisian setempat.  Hingga pada Senin (23/4) siang, Lima Kepala Dinas Aceh Tenggara diperiksa petugas Polres. Sedangkan dua pejabat teras yaitu Sekdakab Drs H Hasanuddin Darjo,MM dan Asisten III Hadimin Karo-Karo, juga bernasib serupa. ... Read More »

Kualitas Aparatur Negara Kita Masih Rendah

Upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan aparatur negara perlu kerja keras. Pasalnya, kualitas SDM aparatur masih sangat rendah dan jauh dari harapan.     Dari sekitar 4.572.113 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negeri ini termasuk Sulsel, hanya ada sekitar 5 persen yang dianggap kategori berkualitas sementara 95 persen lainnya masih rendah. Read More »

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.