Tuesday , 23 December 2014

Search Results for: formasi

Penerimaan Praja IPDN 2012 – 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA P E N G U M U M A N NOMOR: 892.1/1733 A/SJ Dengan hormat diberitahukan bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tahun Ajaran 2012/2013 membuka kesempatan bagi putera/puteri Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (Diploma IV), pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Read More »

Kinerja Tetap Rendah, Hanya Fokus Remunerasi

Pengamat administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sofyan Effendi menyoroti pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan instansi pusat. Menurut dia, 16 kementerian/lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi lebih terfokus pada peningkatan remunerasi. Di daerah bahkan peningkatan remunerasi tejadi tanpa diikuti reformasi birokrasi. "Akibatnya terjadi gejala birokrasi biaya tinggi tetapi kinerja rendah, baik di instansi pusat dan daerah," ujar Sofyan ... Read More »

Usulan CPNS Baru Masih Minim

Seleksi CPNS baru yang akan digelar tahun ini bisa berjalan sepi. Sebab, sampai saat ini tercatat baru ada sepuluh instansi pusat dan 24 instansi daerah yang sudah komplit dokumen pengusulannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) memberi batas waktu pengusulan hingga akhir Juni mendatang. Wamen PAN-RB Eko Prasojo menuturkan, pihaknya tidak kurang-kurang untuk mensosialisasikan kepada instansi untuk ... Read More »

Kemenkeu Butuh 2007 PNS Baru untik Ditempatkan di Pajak dan Bea Cukai

Kementrian Keuangan pada tahun ini akan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alokasi kursi CPNS yang disediakan sebanyak 2007. Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan, Kiagus Badarudin di Jakarta, Jumat (11/5), mengatakan bahwa CPNS yang akan direkrut itu bakal ditempatkan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai.  “Tambahannya sekitar 2007 orang tapi itu sebagian yang akan diambil Mahasiswa ikatan ... Read More »

Sejumlah BKD Sudah Coret Honorer K1

Hingga kemarin (8/5), baru sekitar 70 persen daerah yang sudah melaporkan hasil pengaduan masyarakat terkait data honorer kategori satu (K1) ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenpan-RB. Laporan yang sudah masuk itu sudah hasil verifikasi oleh BKD terhadap laporan masyarakat. Jadi, data yang disetorkan BKD itu sudah menyebutkan mana honorer K1 yang memang sudah valid atau memenuhi kriteria (MK), dan ... Read More »

Daerah Telusuri Honorer Siluman

Pro kontra pengangkatan pegawai honorer kategori I sebagaimana diumumkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu, belum juga usai. Masalah itu mendapat sorotan dari beberapa pihak, sebab sejumlah honorer yang diangkat, dinilai sebagai honorer siluman. Menyikapi hal itu, Pemda Mimika akan membentuk tim verifikasi data pengangkatan tenaga honorer. Pembentukan tim tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengecekan terhadap keaslian data ... Read More »

Aturan Baru dalam RUU ASN: Usia Pensiun PNS Diperpanjang

Pembahasan Rancanan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) kini memasuki tahap uji publik. Dalam masa sosialisasi ini, terdapat pro kontra pada butir-butir aturan baru PNS. Di antaranya, urusan perpanjangan usia pensiun dan transparansi program promosi jabatan eselon. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo menuturkan, RUU ASN seharusnya sudah digedok bulan lalu. Tetapi karena saat ... Read More »

CPNS dari IPDN Harus Dites

Sekolah ikatan dinas seperti Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) tidak serta merta langsung jadi CPNS. Untuk menjadi PNS, harus melalui tes layaknya orang yang mencari kerja. "Saya ingin CPNS (baik reguler maupun dari ikatan dinas) yang dihasilkan benar-benar berkompetensi dan profesional. Karena itu untuk mendapatkan aparatur yang berkualifikasi baik, harus dites dulu," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ... Read More »

Wamen: Verifikasi Honorer K1 Banyak Kekurangan

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengaku tidak puas dengan hasil verifikasi/validasi (verval) honorer kategori satu (K1). Pasalnya, dalam proses pengecekan data tersebut tidak dilakukan detail dan hanya mengambil dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saja. "Memang pengambilan data honorer K1 banyak kekurangannya. Wajar saja angkanya membludak dan banyak diprotes masyarakat," kata Eko yang dihubungi, Senin (7/5). Read More »

Pusat Masih Merahasiakan Nama Daerah Curang

Kendati sudah menerima ribuan laporan pengaduan manipulasi data honorer kategori satu (K1), namun pemerintah masih menyembunyikan nama-nama daerah yang bermasalah. Alasannya, untuk mencegah pejabat daerah menghilangkan bukti-bukti yang ada. "Daerah yang melakukan manipulasi data memang banyak. Cuma untuk sementara ini tidak bisa kami ekspos dulu. Khawatirnya, daerahnya sudah siap duluan sebelum tim pusat datang melakukan cek and ricek," kata Wakil ... Read More »

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.