Thursday , 3 September 2015

Search Results for: formasi

Pengangkatan Honorer K2 Menjadi CPNS Hingga 2014

Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD (kategori dua) dapat diangkat menjadi CPNS sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi hingga 2014. Hal ini disesuikan dengan kemampuan APBN/APBD yang pengangkatannya secara bertahap mulai 2013. Di dalam PP 56 Tahun 2012, Pasal 6A menyebutkan, pengangkatan tenaga honorer K2 dilakukan melalui serangkaian tes.

Read More »

Setelah PP Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS Terbit, NIP Honorer K1 Segera Terbit

Badan Kepegawian Negara (BKN) sudah siap mengebut penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk puluhan ribu tenaga honorer yang siap diangkat menjadi CPNS tahun ini. Pekerjaan ini menjadi konsekuensi dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS.   Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Windiyanto di Jakarta kemarin (4/6) menuturkan, banyaknya berkas pengusulan ...

Read More »

Verifikasi K1 Provinsi Sulteng Belum Tuntas

Hasil Verifikasi ulang yang dilakukan oleh masing-masing SKPD lingkup Pemprov Sulawesi Tengah (Sulteng) terhadap tenaga honorer yang dinyatakan lolos verifikasi awal, kini jumlah berkurang menjadi 396 dari 739 orang. Menurut, Kepala BKD Prov Sulteng, Drs Hidayat Lamakarate MSi, jumlah daftar honorer K1 yang diumumkan kembali adalah mereka yang merupakan hasil verifikasi dari masing-masing SKPD. "Jadi bukan BKD yang melakukan seleksi ...

Read More »

Program Pensiun Dini PNS DijalankanTahun Ini

Rencana program pensiun dini yang didengungkan Kementerian Keuangan dari tahun lalu, rupanya masih terganjal belum adanya landasan hukum yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat 25/5/2012.

Read More »

Penerimaan Praja IPDN 2012 – 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA P E N G U M U M A N NOMOR: 892.1/1733 A/SJ Dengan hormat diberitahukan bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tahun Ajaran 2012/2013 membuka kesempatan bagi putera/puteri Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (Diploma IV), pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Read More »

Kinerja Tetap Rendah, Hanya Fokus Remunerasi

Pengamat administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sofyan Effendi menyoroti pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan instansi pusat. Menurut dia, 16 kementerian/lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi lebih terfokus pada peningkatan remunerasi. Di daerah bahkan peningkatan remunerasi tejadi tanpa diikuti reformasi birokrasi. "Akibatnya terjadi gejala birokrasi biaya tinggi tetapi kinerja rendah, baik di instansi pusat dan daerah," ujar Sofyan ...

Read More »

Usulan CPNS Baru Masih Minim

Seleksi CPNS baru yang akan digelar tahun ini bisa berjalan sepi. Sebab, sampai saat ini tercatat baru ada sepuluh instansi pusat dan 24 instansi daerah yang sudah komplit dokumen pengusulannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) memberi batas waktu pengusulan hingga akhir Juni mendatang. Wamen PAN-RB Eko Prasojo menuturkan, pihaknya tidak kurang-kurang untuk mensosialisasikan kepada instansi untuk ...

Read More »

Kemenkeu Butuh 2007 PNS Baru untik Ditempatkan di Pajak dan Bea Cukai

Kementrian Keuangan pada tahun ini akan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alokasi kursi CPNS yang disediakan sebanyak 2007. Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan, Kiagus Badarudin di Jakarta, Jumat (11/5), mengatakan bahwa CPNS yang akan direkrut itu bakal ditempatkan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai.  “Tambahannya sekitar 2007 orang tapi itu sebagian yang akan diambil Mahasiswa ikatan ...

Read More »

Sejumlah BKD Sudah Coret Honorer K1

Hingga kemarin (8/5), baru sekitar 70 persen daerah yang sudah melaporkan hasil pengaduan masyarakat terkait data honorer kategori satu (K1) ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenpan-RB. Laporan yang sudah masuk itu sudah hasil verifikasi oleh BKD terhadap laporan masyarakat. Jadi, data yang disetorkan BKD itu sudah menyebutkan mana honorer K1 yang memang sudah valid atau memenuhi kriteria (MK), dan ...

Read More »

Daerah Telusuri Honorer Siluman

Pro kontra pengangkatan pegawai honorer kategori I sebagaimana diumumkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu, belum juga usai. Masalah itu mendapat sorotan dari beberapa pihak, sebab sejumlah honorer yang diangkat, dinilai sebagai honorer siluman. Menyikapi hal itu, Pemda Mimika akan membentuk tim verifikasi data pengangkatan tenaga honorer. Pembentukan tim tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengecekan terhadap keaslian data ...

Read More »
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.