Sunday , 26 October 2014

Search Results for: formasi

Wapres Kaji Usul Penghentian Sementara Penerimaan PNS

Penghentian sementara penerimaan CPNS diusulkan sebagai alternatif untuk mengurangi membengkaknya jumlah PNS yang berdampak pada APBN. Wakil Presiden Boediono mengkaji usulan yang diberikan oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional. "Nampaknya Pak wapres akan mengkaji ulang, baik moratorium penerimaan dan juga kemungkinan perampingan PNS," kata Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas usai bertemu Wapres Boediono di Kantor Wapres, ... Read More »

Pemerintah Mulai Kewalahan Bayar Gaji PNS

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia saat ini sudah cukup tinggi dan bisa memberatkan anggaran pemerintah dalam penyediaan tunjangan gaji serta pensiun dan asuransi. "Terkait PNS perlu waspadai karena memang jumlahnya sudah cukup tinggi dan program reformasi birokrasi adalah inisiatif yang kita harapkan agar produktivitas PNS kita meningkat," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR ... Read More »

Pemerintah Tawarkan Pensiun Dini Massal untuk PNS

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usulkan pensiun dini bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki usia pensiun. Hal ini sebagai langkah konkret untuk menekan jumlah PNS. "Kalau saya secara internal di Dirjen Perbendaharaan mau mengusulkan program pensiun dini secara sukarela, dari (usia) 50-55 tahun, dan Undang-Undangnya memungkinkan. Mereka boleh mengajukan pensiun dini, lalu nanti kita kasih diberikan kompensasi khusus pesangon. ... Read More »

Agus Marto: Jumlah PNS Sudah Cukup Tinggi

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap kenaikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terus meningkat. Saat ini saja tercatat ada kurang lebih 4,7 juta PNS di pusat maupun daerah. "Kita terkait PNS perlu waspadai karena memang jumlahnya sudah cukup tinggi," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011). Read More »

Untuk Gaji PNS 70% Anggaran Daerah Habis

Menteri Keuangan Agus Martowardojo tetap meminta pemerintah daerah menyediakan 20% anggarannya untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun daerah habiskan 70% anggarannya untuk belanja pegawai.Demikian disampaikan Agus Marto saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011). Read More »

CPNS DKI : 172 CPNS Ikuti Pendidikan Perpajakan

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah menerima sebanyak 172 CPNS yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis perpajakan. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Fauzi Bowo ketika menanggapi masukan dari fraksi partai Demokrat yang meminta Dinas Pelayanan Pajak DKI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerimaan pajak daerah serta menerapkan mekanisme reward dan punishment secara konsisten. Read More »

Honorer Sukoharjo : 50 Tenaga Honorer Dicoret dari Database BKD

Sebanyak 50 tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan dicoret dari database B oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sardiyono menyatakan, dari verifikasi BKD, ada empat honorer di lingkungan kelurahan dan 46 tenaga honorer di lingkungan Disdik yang tidak memenuhi syarat. Sehingga, hasilnya terdapat 50 honorer yang dicoret dari database. Read More »

CPNS Jeneponto : 195 CPNS, Batal Mengikuti Diklat

195 calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Pemkab Jeneponto formasi umum tahun 2010, batal mengikuti diklat Prajabatan tahun ini. Padahal, mereka sudah menyetor dana kepada panitia diklat prajabatan. Jumlah dana yang disetor bervariasi sesuai dengan golongan. Untuk CPNS golongan III diharuskan membayar sebesar Rp5,5 juta dan golongan II senilai Rp4,4 juta lebih. Jumlah pungutan yang berhasil dikumpulkan BKDD Jeneponto, ... Read More »

Hati-hati, Banyak Calo Tipu Calon PNS MA

Hati-hati jika ingin bergabung dengan korps Mahkamah Agung (MA). Sebab jika salah langkah, bisa-bisa anda tertipu oleh ulah calo yang menjanjikan bisa memuluskan jalan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan peradilan. Menyikapi hal tersebut, MA memperingatkan para Ketua Pengadilan Negeri (KPN) dan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) untuk waspada. Read More »

Gaji Ke-13 PNS Terlambat karena Masih Terhambat Birokrasi

Pemberian gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota POLRI batal diberikan bulan ini karena terhambat birokrasi. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Supriyanto menyatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang diurus di Sekretariat Negara, soal pemberian gaji ke-13 ini. Read More »

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.