CPNS 2013 CPNS 2013

Sebanyak 11.546 Honorer K1 Masih Berpeluang jadi CPNS

Sebanyak 11.546 honorer kategori satu (K1) berpeluang menjadi CPNS. Syaratnya, honorer bersangkutan bisa membuktikan benar-benar masuk kategori satu (K1).

"Pembuktiannya adalah pembuktian terbalik, jadi harus ada dokumen yang menjelaskan kalau honorer bersangkutan menerima gaji dari APBN/APBD, bekerja di instansi pemerintah secara terus menerus paling kurang satu tahun, dan masa kerjanya di bawah tahun 2005," tutur Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI, di Senayan, Rabu (16/1).

Komisi II Pertanyakan Data Honorer K1 yang Dianulir

Komisi II DPR mempertanykan banyaknya data honorer hasil verifikasi dan validasi (verval) tahap satu yang dianulir pemerintah. Mereka menilai ada ketidakkonsistenan antara tim dari Kementerian Pendayagunaan Apararur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan verval.

"Ini aneh, saat pengumuman 30 Maret 2012 banyak daerah dinyatakan lolos, tapi kemudian setelah quality assurance (QA), malah tidak muncul sama sekali," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo dalam rapat dengar pendapat dengan WamenPAN&RB, kepala BKN, dan kepala BPKP, di Gedung Senayan, Rabu (16/1).

Formasi Honorer K1 Didominasi Guru

Honorer tertinggal kategori satu (K1) yang dinyatakan clear oleh pemerintah, didominasi tenaga guru. Dari 49.714 orang yang telah mendapatkan formasi, sekitar 60 persen lebih adalah guru. Disusul tenaga kesehatan (dokter, perawat). Sisanya adalah tenaga teknis seperti administrasi dan lainnya. Tenaga penyuluh, porsinya paling kecil dan tidak sampai lima persen.

"Honorer K1 yang mendapatkan formasi CPNS 2012 memang terbanyak guru dan tenaga kesehatan. Prosentasenya 80 persen lebih," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Negara Eko Sutrisno di Jakarta, Kamis (27/12).

Nilai Tes dan Masa Kerja Jadi Dasar Pengangkatan Honorer K2

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerianpan-RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini tengah menyiapkan petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pengangkatan honorer tertinggal menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Diharapkan, tenaga honorer kategori satu (K1) dapat diselesaikan pengangkatannya dalam tahun anggaran 2012. Sementara untuk K2 akan diadakan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan tes kompetensi dasar serta tes kompetensi bidang sesama tenaga honorer. Diharapkan dapat diselesaikan dalam tahun anggaran 2013 dan 2014.

Honorer K1 dari Instansi Pusat dan 203 Instansi Daerah Diverifikasi Ulang

Data honorer Kategori 1 (K1) dari 9 instansi pusat dan 203 Instansi daerah, saat ini sedang diverifikasi ulang. Langkah itu dilakukan menyusul banyaknya pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya kecurangan data honorer K1 hasil uji publik oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu.

"Verifikasi ulang dilakukan dengan memanggil pejabat terkait dan menurunkan tim ke lapangan. Saya targetkan akhir Juli verifikasi ini sudah selesai," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN&RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Kamis (21/6).

Setelah PP Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS Terbit, NIP Honorer K1 Segera Terbit

Badan Kepegawian Negara (BKN) sudah siap mengebut penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk puluhan ribu tenaga honorer yang siap diangkat menjadi CPNS tahun ini. Pekerjaan ini menjadi konsekuensi dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS.
 
Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Windiyanto di Jakarta kemarin (4/6) menuturkan, banyaknya berkas pengusulan NIP yang ditujukan dari setiap instansi ke pihaknya setela PP honorer disahkan sudah mereka antisipasi sejak dulu. "Tapi secara umum, penerbitan NIP itu adalah tugas utama kami," katanya.

Sebanyak 40 Persen Daerah Minta Verifikasi Ulang Honorer K1

Sekitar 40 persen daerah mengajukan permohonan ke pemerintah pusat agar diizinkan melakukan verifikasi ulang atas data honorer yang didanai APBN atau lebih dikenal dengan istilah honorer kategori satu (K1). Pasalnya, banyak kalangan masyarakat memprotes data honorer yang dipublikasikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Setelah sanggahan dari masyarakat akan data honorer K1 yang dipublikasi baik memenuhi kriteria (MK) maupun tidak memenuhi kriteria (TMK), para sekretaris daerah (Sekda) banyak yang melakukan sanggahan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN)," kata Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat saat dihubungi, Jumat (11/5).