Kinerja Tetap Rendah, Hanya Fokus Remunerasi
Pengamat administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sofyan Effendi menyoroti pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan instansi pusat. Menurut dia, 16 kementerian/lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi lebih terfokus pada peningkatan remunerasi.
Di daerah bahkan peningkatan remunerasi tejadi tanpa diikuti reformasi birokrasi. "Akibatnya terjadi gejala birokrasi biaya tinggi tetapi kinerja rendah, baik di instansi pusat dan daerah," ujar Sofyan di Jakarta, Minggu (20/5).
Diusulkan 40 Instansi Dapat Remunerasi
Pemerintah mengusulkan sebanyak 40 kementrian/lembaga di pusat mendapatkan remunerasi. Dana yang disiapkan apabila dilakukan remunerasi secara menyeluruh mencapai Rp 50 triliun.
Untuk tahap awal, tidak semua kementrian/lembaga yang diusulkan mendapatkan remunerasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Azwar Abubakat mengatakan dengan perkiraan jangkauan remunerasi hingga 40 persen, dibutuhkan dana Rp 22 triliun. "Itu hitungan saya," kata Azwar dalam Lokakarya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/2).









