CPNS Perlu Diiming-imingi Insentif Tinggi

Mendagri Gamawan Fauzi menyarankan pemda untuk berani memberikan iming-iming insentif tinggi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada formasi tertentu. Formasi atau jabatan tertentu itu misalnya untuk insinyur pertambangan, dokter spesialis, dan beberapa lagi yang lain yang menurut pemda setempat sangat dibutuhkan.

Gamawan mengatakan, iming-iming pemberian insentif tinggi itu penting untuk menarik minat para sarjana dengan latar belakang pendidikan khusus, yang di sejumlah daerah masih langka, agar mau ikut mendaftar sebagai CPNS. "Kalau untuk pertambangan, ya dari sarjana pertambangan, jangan sarjana hukum. Karena masih ada kepala dinas pertambangan dari sarjana hukum," ujar Gamawan Fauzi usai menutup acara orientasi atau pembekalan sejumlah bupati/walikota baru hasil pemilukada 2010 di Gedung Badan Diklat, Kalibata, Jakarta, Kamis (4/11) petang.

Mantan gubernur Sumbar itu juga menyebutkan, di sejumlah daerah, terutama di daerah pedalaman seperti Papua, dokter spesialis masih sulit ditemukan. Padahal, di daerah-daerah pedalaman, jenis-jenis penyakit yang berbahaya, seperti malaria, sering mewabah. "Makanya, perlu insentif agar ada sarjana-sarjana bidang tertentu mau ke daerah pedalaman seperti Papua," ujarnya.

Mengenai berapa insentif yang layak diberikan, sepenuhnya tergantung kemampuan daerah. "Dokter spesialis misalnya dikasih insentif Rp20 juta per bulan. Itu boleh. Gubernur boleh memberikan insentif untuk menarik sarjana-sarjana tertentu," terang mantan bupati Solok itu.
Dia mengaku sudah sering mengingatkan kepala daerah agar dalam mengajukan formasi CPNS disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang pendidikan. Di banyak daerah, lanjutnya, penempatan jabatan tidak sesuai dengan prinsip the right man in the right job. "Kalau kebutuhannya akutansi, ya diisi sarjana akutansi. Jangan sarjana sastra jadi kadis pertambangan," terangnya.

Dalam paparannya di hadapan para bupati/walikota yang mengikuti orientasi, Gamawan sudah menekankan pentingnya penempatan jabatan sesuai dengan kemampuan PNS. Hal ini penting, lanjutnya, karena di era otonomi daerah ini, kewenangan yang dimiliki pemda cukup besar, yakni menyangkut 25 jenis urusan. Jika kewenangan itu tidak ditangani oleh PNS yang berkompeten, maka tugas-tugas menjalankan kewenangan itu akan menjadi berat. "Ada sarjana dari IAIN yang menjadi kepala dinas PU," ujar Gamawan, tanpa menyebut daerah mana yang dimaksud.

Masih terkait dengan rekrutmen CPNS, Asisten Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian PAN-RB, Kuniyati, menjelaskan, lulusan SMA yang punya prestasi di bidang olah raga juga harus mendapat prioritas menjadi CPNS. Dikatakan, syarat-syarat mengenai siswa lulusan SMA untuk mendapat jatah kursi CPNS itu sudah diatur oleh kementrian pemuda dan olah raga. "Misalnya, dia pernah meraih medali emas berapa kali, itu semua sudah ada aturannya," terangnya. Hanya saja, dia mengaku kurang hapal ketentuan mengeai syarat-syarat dimaksud.[via]