Dewan Sorot Larangan Foto Jilbab CPNS

Polemik jilbab sempat menghiasi proses penerimaan CPNS Kabupaten Bungo. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat membuat kebijakan, pelamar perempuan harus melampirkan foto tanpa penutup kepala atau jilbab. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka berkas lamaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Aturan ini langsung mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bungo. Anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rudi Wijaya, aturan tersebut tidak tepat. Rudi mengingatkan bahwa Bupati Bungo Zulfikar Achmad memiliki keinginan agar setiap remaja menggunakan penutup aurat khusus kepala, seperti kerudung atau jilbab. ”Ini sudah bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Bupati selama ini,” jelasnya.

Menurut Rudi, peraturan foto tanpa penutup kepala ini hanya diberlakukan dikabupaten Bungo, sementara kabupaten lain tidak menyoalkannya. Pas foto yang menggunakan penutup kepala seperti jilbab ataupun kerudung dapat diterima oleh panitia dan tidak menjadi alasan untuk tidak diluluskan. ”Aturan tanpa penutup kepala ini hanya berlaku di Kabupaten Bungo, sementara kabupaten lain tidak disoal,” tegas Rudi.

Rudi mengakui sebelumnya sudah pernah mempermasalahkan aturan serupa dalam penerimaan CPNS sebelumnya, dan hasilnya aturan ini tidak akan diberlakukan lagi kepada peserta CPNS Formasi 2010 ini. Namun, aku Rudi, mengaku heran kenapa aturan tersebut kembali diberlakukan. Rudi mengaku banyak pihak yang menyampaikan pengaduan masalah ini. ”Saya kesal sudah banyak yang lapor, kan ini sudah kita sepakati agar tidak diberlakukan lagi,” jelasnya.

Dikatakannya lagi, jika dirinya sangat menyayangkan apabila karena itu, para peserta gugur dan tidak berhak ikut test tertulis. Rudi menghimbau agar setiap pelamar yang memasukkan bahan dengan foto dengan menggunakan penutup kepala agar tidak digugurkan sebelum test tertulis. ”Saya minta semua diterima jangan ada yang kalah karena foto, kalau karena test tertulis ya sudah tidak masalah,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komnas HAM Nurkholis, SH, menyatakan aturan tentang larangan menggunakan foto berjilbab tidak beralasan. Pasalnya, jika panitia ingin mengetahui identitas lengkap dari pelamar, bisa menggunakan sumber data lain. ”Misalnya, dari biodata, dari sana kita bisa melengkapi data pelamar,” kata Nurkholis.

Kata Nurkholis, larangan ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). ”Ini berarti pemerintah menghilangkan hak orang untuk bekerja di pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengangkatan dan Mutasi Pegawai BKD Kabupatn Bungo,  Hasan, saat dikonfirmasi mengaku jika pihaknya tidak memiliki niat untuk menggugurkan peserta hanya karena foto, namun pihaknya hanya mengacu pada aturan yang berlaku yakni Peraturan Kepala BKN No 30 Tahun 2007. Namun meskipun demikian, pihaknya tidak serta merta langsung menggagalkan peserta yang menggunakan foto yang dimaksud, untuk itu nantinya pihaknya masih akan tetap membicarakan permasalahan ini dalam rapat yang akan dilakukan nantinya. ”Kita masih akan membicarakannya dalam rapat nanti, kita lihat hasil rapat nanti,” jelasnya.

Berselang setelah melakukan rapat kordinasi antar panitia, pihak BKD akhirnya melulusan setiap pelamar yang menggunakan foto yang dimaksud, Hasan kembali mengatakan jika tidak ada alasan peserta tidak lulus bahan karena bermasalah dengan foto yang dicantumkan dalam berkas lamarannya. ”Kita tadi sudah rapat dan kita terima, foto tidak lagi jadi permasalahan,” jelasnya.

Sementara, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi hingga pukul 21.00 Wib belum tuntas mengerjakan rekap pengumuman kelulusan administrasi CPNS yang sudah memasukkan berkas lamaran melalui Kantor Pos. Kepala BKD Provinsi Jambi, Husnaini yang dikonfirmasi semalam mengaku belum berani menyebutkan berapa jumlah CPNS yang lulus administrasi.

‘’Hingga sekarang kami masih bekerja, saya belum berani menerka-nerka berapa jumlah CPNS yang lulus seleksi bahan,’’ sebut Husnaini, tadi malam. Hal yang sama dikatakan Sekretaris BKD Provinsi Jambi, Eny Suhartaty. Menurutnya, hingga pukul 20.00 malam tadi, pihaknya baru menyelesaikan 19 ribu berkas lamaran dari total keseluruhan 22.249 berkas yang masuk, namun jumlah yang lulus belum diketahui. ‘’Itu baru diseleksi, tapi belum tahu jumlah yang lulus dan yang tidak,’’ katanya.

Seperti untuk formasi guru, menurut Eny, ada 115 pelamar, namun jumlah yang lulus belum dipastikan. Sementara, dari pantauan Posmetro dari 79 pelamar guru pada beberapa hari lalu, hanya 10 orang saja yang lolos selebihnya dipastikan gagal. ‘’Ya karena setelah diseleksi bahannya tidak cocok dengan kualifikasi pendidikan, serta banyak bahan yang kurang. Seperti ijazah tidak dilegalisir, tidak ada sertifikat TOEFL dan beberapa kelengkapan yang kurang lainnya,’’ kata Sutikno, Kabid  Seleksi dan Mutasi BKD Provinsi Jambi.

Sementara itu, mengenai pengumuman, Khusnini  menjelaskan, pengumuman bisa dilihat langsung di BKD Provinsi Jambi pada hari ini . Pihaknya akan menempelkan nama-nama pelamar yang lulus bahan di papan pengumuman BKD. ‘’Untuk antisipasi membludak, kita juga sudah siapkan tenda, agar tidak kepanasan,’’ katanya

Jika lulus, lanjutnya, pelamar bisa mengambil nomor ujian di BKD Provinsi Jambi pada tanggal 1 – 3 Desember mendatang.  Diingatkan bagi pelamar yang ingin mengambil nomor agar membawa resi nomor pengiriman pos.[via]