Soal CPNS 2018

Honorer K2 Belum Aman, Mau Jadi CPNS? Wajib Lolos Syarat Ini

Seluruh pemda diminta untuk segera menindaklanjuti keputusan pemerintah yang sudah didukung Komisi II DPR untuk mengangkat 440 ribu honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. Hanya saja, meski pengangkatan tanpa tes, namun tetap melalui tahapan seleksi administrasi. Dalam rangka seleksi administrasi itulah, pemda diminta secepatnya melakukan verifikasi data honorer K2.

Langkah verifikasi harus dilakukan guna menghindari munculnya honorer K2 bodong ikut diusulkan pemberkasannya sebagai CPNS. Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, data honorer yang sudah diverifikasi itulah nantinya yang dijadikan dasar bagi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menentukan nama-nama honorer K2 yang akan diusulkan menjadi CPNS.

“Jadi, PPK wajib mengajukan usulan tambahan formasi CPNS,” terang Setiawan dalam keterangannya kemarin (17/9). Maksudnya, pengajuan pemberkasan CPNS harus disertai usulan formasi, yang didahului dengan analisis jabatan (Anjab) dan analidis beban kerja (ABK). Dikatakan, tahapan ini sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipili Negara (ASN).

Dengan penjelasan ini, artinya tidak serta merta 440 ribu honorer K2 langsung diangkat menjadi CPNS. Setiawan menjelaskan, pemerintah tidak mau kasus tes honorer K2 tahun 2013 terulang kembali. Saat itu, dari sekitar 200 ribu peserta yang lulus, setelah BKN mewajibkan setiap PPK menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ada 30 ribu peserta yang bodong.

“Ada beberapa kepala daerah yang tidak mau menandatangani SPTJM. Hal seperti itu jangan terulang lagi,” ujarnya. Ditekankan bahwa pemerintah tidak mau terjebak dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Karena itu, mulai dari perencanaan sampai pengadaan ASN, harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang ASN. “Pemerintah sangat ketat dalam melakukan seleksi ” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi sudah memastikan akan mengangkat seluruh honorer K2 tanpa tes. Yuddy menjanjikan 440 ribu honorer K2 akan diangkat sebagai CPNS secara bertahap selama empat tahun, hingga 2019.

Hanya saja, Yuddy mensyaratkan bahwa pengangkatan honorer K2 harus berdasar usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota. “Yang menyampaikan itu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Harus ada pengajuan kebutuhan dan formasi dari PPK,” ujar Yuddy Crisnandi. Mengapa harus melalui usulan kepala daerah? Yuddy menjelaskan, memang sesuai aturan pengajuan usulan honorer K2 menjadi CPNS harus dari kepala daerah selaku PPK. Alasannya, PPK-lah yang mengetahui berapa kebutuhan pegawai, dan kemana nantinya CPNS itu akan ditempatkan. Sumber: fajar.co.id

Kisi-kisi Soal CPNS dan PPPK 2021

Check Also

Masalah KTP yang Wajib Diketahui saat Daftar CPNS (Pahami Sampai Tuntas)

Pemerintah telah mengumumkan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 28 Oktober 2019 lalu. Seleksi …

4 comments

  1. Distrik Nabire Barat jumlah 4 orang tenaga kontrak/honorer namun ada 2 orang yang mengabdi dari tahun 2013 sampai hingga saat ini blm di angkat sebagai cpns, malah di hentikan secara tdk jelas, ini mengapa di daerah kabupaten nabire tdk mau selesaikan hal ini… jikalau di biarkan pastilah pengganguran menumpuk

  2. gi mana nasib kami yg blum msk k2 ini pak. kami uda mengabdi 4 thn lebi. apa kami di data juga apa tidak

  3. INI KABAR KEMBIRA TENTANG PEMBERKASAN ULANG HONORER K2. SEMOGA BENAR

  4. Bagai mana dengan k2 yg berumur 35 tahun keatas?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.