Home » Honorer » Komisi II Pertanyakan Data Honorer K1 yang Dianulir

Komisi II Pertanyakan Data Honorer K1 yang Dianulir

admin 17 Jan 2013 30

Komisi II DPR mempertanykan banyaknya data honorer hasil verifikasi dan validasi (verval) tahap satu yang dianulir pemerintah. Mereka menilai ada ketidakkonsistenan antara tim dari Kementerian Pendayagunaan Apararur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan verval.

"Ini aneh, saat pengumuman 30 Maret 2012 banyak daerah dinyatakan lolos, tapi kemudian setelah quality assurance (QA), malah tidak muncul sama sekali," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo dalam rapat dengar pendapat dengan WamenPAN&RB, kepala BKN, dan kepala BPKP, di Gedung Senayan, Rabu (16/1).

Politisi PDIP mencontohkan Kabupaten Purbalingga yang dalam uji publik disebutkan ada 194 honorer K1 memenuhi kriteria (MK). Anehnya pada Desember 2012, nama honorer K1 Purbalingga tidak muncul sama sekali.

"Kok bisa hilang nama-namanya padahal yang melakukan verval ada tim itu juga. Kalau saya katakan, ini datanya tidak valid makanya muncul banyak masalah," kritik Ganjar.

Menjawab itu, WamenPAN&RB Eko Prasojo mengakui ketidakcermatan pemerintah saat verval tahap satu. Ketidakcermatan itulah yang menyebabkan banyak komplain atas data tersebut.
"Kami akui pemerintah kurang cermat dalam penanganan verval pertama. Ini karena keterbatasan waktu, anggaran, dan SDM. Itu sebabnya, MenPAN&RB kemudian memintakan BPKP untuk melakukan QA, audit tujuan tertentu (ATT), dan verval tahap dua," ucapnya.

Ditambahkan Kepala BPKP Mardiasmo, hasil QA, ATT, dan verval tahap dua dapat dipertanggungjawabkan karena secara institusi BPKP turun langsung. Berbeda dengan verval tahap satu, BPKP hanya diperbantukan saja di BKN untuk memeriksa dokumen.

"Sejak Agustus 2012, BPKP langsung melakukan pemeriksaan dan hasilnya ada 52 ribuan honorer K1 dari total 72 ribu yang clear. Sisanya masih diperiksa BPKP," tandasnya.

Pengakuan ketidakcermatan pemerintah ini, diapresiasi Komisi II. Hanya saja Ganjar mengatakan, ketidakcermatan pemerintah ini telah merugikan publik karena merasa dibohongi.

"Kalau posisi saya ada di atas bapak-bapak pejabat ini, anda akan saya berikan sanksi. Sebab, ketidakcermatan Anda semua menunjukkan kerja pemerintah tidak profesional," tegas Ganjar.(esy/jpnn)

1 Komentar

  • Itulah kinerja PNS Indonesia, menunjukkan kualitas PNS yg sebenarnya. Gmn kalau dibentuk badan atau tim pengawas kinerja PNS yg independen. Dan PNS yg kinerjanya jauh dari standart hrs PHK. Itu baru “asyik2…Joss….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Bidan PTT Diangkat CPNS, Honorer K2 : Sakitnya Tuh Disini

admin

24 Jan 2018

Kebijakan pemerintah untuk mengangkat bidan desa PTT dan dokter usia 35 tahun ke atas menjadi CPNS tahun ini, disambut dukacita ratusan ribu honorer kategori dua (K2). Mereka merasa sakit hati karena selalu dianaktirikan. “Ya Allah kami kesalip terus, dianaktirikan, dan tidak pernah dipandang sebagai orang yang sudah berjasa. Kami dianggap membebani saja,” kata Ketum Forum …

Tenaga Honorer SKPD Pemprov Jambi Bakal Dirasionalisasi

admin

10 Feb 2017

Memasuki tahun anggaran 2017 ini, masing-masing SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi melakukan rasionalisasi jumlah tenaga honorer atau kontrak atau non PNS. Tujuannya, untuk menghemat anggaran yang tersedia di masing-masing SKPD tersebut. Namun, hingga bulan kedua 2017 ini belum semua SKPD yang menetapkan berapa orang tenaga non PNS tersebut akan dipangkas. Datanya, belum masuk ke …

Honorer dari Berbagai Daerah Akan Kembali Serbu Jakarta

admin

09 Feb 2017

Ribuan honorer kategori dua (K2) dari Jawa Barat, Maluku, Sulawesi, dan Papua bakal menyerbu Jakarta. Mereka akan bergabung dengan rekan-rekannya yang lain untuk aksi unjuk rasa (unras) di Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). “Sampai saat ini yang tercatat sudah 7000 honorer K2 se Jabar yang ingin …

Data Honorer Sudah Diserahkan ke Kemenpan-RB

admin

08 Feb 2017

Pengamat pendidikan yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Musni Umar mengaku prihatin dengan nasib ribuan guru honorer di Jakarta. Menurutnya di tengah biaya hidup yang tinggi di Ibukota, penghasilan para pahlawan tanpa tanda jasa ini jauh dari kata mencukupi. Dia pun mendesak agar pemerintah segera mengangkat para guru honorer ini menjadi Pegawai Negeri Sipil …

Honorer K2 Jadi PNS, Negara Butuh Rp 23 Triliun?

admin

25 Jan 2017

Politikus Nasional Demokrat (Nasdem) Akbar Faisal meminta pemerintah memikirkan cara menggaji honorer kategori dua (K2) yang akan diangkat PNS. Pasalnya, untuk menggaji PNS dari honorer K2 ini, pemerintah butuh tambahan anggaran Rp 23 triliun per tahun. “Saya mendukung revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan menjadi RUU usulan DPR RI. Yang harus jadi perhatian, jumlah …

Alhamdulillah, Jokowi Restui 1.283 Honorer jadi PNS

admin

07 Jun 2016

Kabar gembira datang buat ribuan honorer di Papua Barat. Tuntutan mereka, yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi kepada Presiden Joko Widodo, terkabul. Senin (6/6) kemarin, Abraham, Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol, Sekda Nathaniel Mandacan dan Wakil Ketua MRP PB, Anike Sabami, bertemu langsung dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Ketua DPR …