Penerimaan CPNS Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta dilakukan Serentak

Pemerintah provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta sepakat menggelar seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini secara serentak atau bersamaan.

"Kami dan empat provinsi lainnya sudah sepakat menggelar tes penerimaan CPNS secara serentak," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Rasiyo, di Surabaya, Jumat.

Ia memperkirakan, tes akan dimulai 4 Desember 2010 dan pengumuman kelulusan 14 Desember 2010, sedangkan pendaftaran akan dibuka pada 12-25 November 2010.

Rasiyo beralasan bahwa disepakatinya pelaksanaan tes CPNS secara serentak itu untuk membatasi peserta tes dari luar provinsi.

"Biasanya, pelamar bisa berpindah-pindah mengikuti tes karena pelaksanannya tidak bersamaan," kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim itu.

Padahal, menurut dia, kemampuan akademik dan kualitas sumber daya manusia asal Jatim tidak kalah jika dibandingkan dengan peminat dari provinsi lain.

Oleh sebab itu, dia berharap, formasi CPNS Pemprov Jatim 2010 bisa terpenuhi oleh pelamar asal Jatim.

Tahun ini Pemprov Jatim mendapatkan jatah 283 CPNS baru. Gubernur Jatim Soekarwo sudah mengajukan penambahan kuota kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Namun sampai sekarang belum mendapatkan jawaban. Berarti tahun ini tidak ada tambahan formasi lagi untuk Jatim, kecuali hanya 283," katanya memastikan.

Formasi CPNS 2010 yang dibutuhkan adalah tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, seperti penyuluh lapangan perikanan, pertanian, dan koperasi serta UKM.

Berikutnya adalah pekerja pendukung, meliputi pengawas kendaraan bermotor, pengawas transportasi, dan pengawas ketenagakerjaan.

Sementara itu, penerimaan CPNS 2010 di kabupaten/kota tidak lagi dipusatkan di Pemprov Jatim, namun ditangani sendiri oleh pemerintah daerah setempat.

Ketentuan itu berdasarkan Surat Menpan dan Reformasi Birokrasi tanggal 27 Juli 2010 Nomor B/1654/M.PAN. RB/ 7/ 2010.

Walaupun begitu, penyelenggaraannya tetap difasilitasi Gubernur Jatim selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

"Dengan demikian, beban Pemprov Jatim sedikit berkurang karena semua tanggung jawab penerimaan langsung di bawah pemerintah kabupaten/kota selaku penyelenggara," kata Rasiyo. [via]