Soal CPNS 2018

Seleksi CPNS Terpusat Hindari Kecurangan

Kecurangan dan penyimpangan  dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil  (CPNS) di daerah terjadi karena longgarnya  aturan yang ada.

Aturan seleksi CPNS yang ada saat  ini menggunakan aturan otonomi  daerah. Di dalamnya, bupati/wali  kota dan sekretaris daerah (sekda)  memiliki kewenangan penuh untuk  menentukan soal dan kelulusan  peserta seleksi.  Adapun Badan Kepegawaian  Negara (BKN) hanya berperan  dalam memberikan saran atau kisikisi  agar proses seleksi dilakukan  bekerja sama dengan perguruan  tinggi.Kepala Biro Hubungan Masyarakat  BKN Budihartono mengatakan,  dengan lemahnya peran  BKN ini, terutama dalam pengawasan,  kecurangan dan penyimpangan  semakin terbuka.

“Kita tidak bisa berbuat apaapa  karena peraturan yang digunakan  adalah otonomi daerah,”tegas  Budihartono di Jakarta kemarin.  Menurut dia, untuk mengurangi  terjadinya kecurangan,  aturan seleksi CPNS harus diubah.  BKN, ujarnya, mengusulkan agar  aturan seleksi CPNS dikembalikan  ke pusat seperti saat seleksi CPNS  tahun 2004.“Harus ada perubahan  peraturan, kembali seperti tahun  itu di mana proses seleksi tersentralisasi,”  paparnya.  Cara itu, ungkapnya, cukup  efektif mengurangi praktik curang  dalam penerimaan CPNS. Sebab,  dengan mekanisme ini,BKN dapat  melakukan pengawasan secara  ketat. “Saat itu murni, tidak ada  praktik uang dan sebagainya, jadi  kembali lagi ke 2004,”tegasnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal  Sumber Daya Manusia (SDM)  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli  Efendi Naibaho mengaku kerap  menerima laporan kecurangan  dalam proses penerimaan CPNS.  Karena itu, Kemenpan-RB akan  menindaklanjuti setiap laporan  tersebut.  Bagi mereka yang terbukti  melakukan pelanggaran akan  diberi sanksi tegas,termasuk pemberhentian  dengan tidak hormat.  Terbukti, ujarnya, tidak sedikit  PNS yang diberhentikan karena  melakukan pelanggaran terhadap  tugas dan fungsinya.  Seperti diberitakan sebelumnya,  Kemenpan-RB telah menerjunkan  tim verifikasi ke sejumlah  daerah.Tim tersebut diturunkan  untuk menindaklanjuti laporan  masyarakat sekaligus menginvestigasi  dugaan adanya kecurangan  dalam seleksi penerimaan CPNS. 

Anggota Komisi II DPR Taufiq  Hidayat mengatakan, kecurangan  dalam seleksi CPNS adalah bentuk  penyelewengan terhadap otonomi  daerah. Masalah ini, ujarnya, jelasjelas  melemahkan kualitas birokrasi  dan mengembangkan budaya korupsi,  kolusi,dan nepotisme (KKN).  “Ini masalah besar dan termasuk  pengkhianatan terhadap otonomi  daerah. Sebab, setelah perekrutan  CPNS didelegasikan sepenuhnya  ke daerah,lho kokmalah  diselewengkan dengan cara-cara  kotor,”tegasnya.  Menurut dia,perekrutan CPNS  di daerah memang menjadi salah  satu sumber masalah birokrasi.  Apalagi, ada anggapan bahwa  seleksi CPNS adalah salah satu  sumber pendapatan tidak resmi.  Modusnya adalah dengan meminta  sejumlah uang sebagai pelicin bagi  pihak yang ingin lulus. 

Kecurangan ini,tegasnya,akan  merusak kualitas birokrasi sehingga  proses pelayanan publik akan  terhambat.“Dengan adanya kecurangan,  berarti orang yang tidak  memenuhi kualifikasi bisa lolos  dan yang seharusnya lolos dengan  kualitas mumpuni menjadi tersingkir.  Kalau ini dibiarkan, yang  terjadi adalah kehancuran birokrasi,”  tandasnya.  Atas dasar ini, politikus Partai  Golkar itu mengaku akan mempertanyakan  masalah seleksi CPNS  tersebut kepada Kemenpan-RB  serta Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) sebagai instansi yang  membina dan mengawasi daerah.  Meski demikian,Taufiq menyatakan,  sebenarnya upaya perbaikan  sudah dilakukan dalam proses  seleksi CPNS,yakni dengan menggandeng  perguruan tinggi negeri  (PTN). Namun, cara ini terbukti  tidak efektif. “Sebab, itu masih  berpeluang menimbulkan kecurangan,”  ujarnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan  Universitas Sumatera  Utara Warjio menilai, pelibatan  PTN dalam proses seleksi CPNS  memang tidak mampu menutup  celah terjadinya kecurangan.  Praktik percaloan, ujarnya, bisa  saja terjadi ketika proses seleksi  administrasi, pembuatan soal,  pemeriksaan ujian, penyaringan,  penilaian hasil ujian maupun  ketika pengumuman.  Selain itu, kerja sama antara  pemerintah daerah dengan PTN  juga bisa saja “dimainkan”. Karena  itu, menurut dia, pengawasan  terhadap setiap tahapan seleksi  dan persiapannya harus diperketat.  Akses bagi masyarakat untuk  mengawasi dan mendapat informasi  juga harus dibuka secara luas.  “Akibat kecurangan seleksi  CPNS sudah jelas besar sekali.

Ini  menyangkut kompetensi dan  kapabilitas sumber daya manusia  (SDM) birokrasi sebagai tumpuan  pelayanan publik. Bagaimana  daerah bisa maju kalau birokrasinya  tidak baik?”tandasnya.  (sucipto/mohammad sahlan) [via]

Kisi-kisi Soal CPNS dan PPPK 2021

Check Also

Masalah KTP yang Wajib Diketahui saat Daftar CPNS (Pahami Sampai Tuntas)

Pemerintah telah mengumumkan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 28 Oktober 2019 lalu. Seleksi …

3 comments

  1. Sudah seharusnya pemerintah pusat mengambil alih perekrutan CPNS karena jika tetap diatur oleh daerah maka yang bodoh bisa jadi PNS karena punya uang dan yang pintar malah jadi pengangguran karena tidak ada duit. Disamping itu, kekurangan CPNS di daerah-daerah tertentu dapat teratasi jika dikelola pusat.

  2. betul pak 2004 murni adik saya diterima dg murni….kembalikan aturan seperti 2004 …bagaimana ni pak SBY birokrasi di daerah terancam….aparaturnya aja masuk pakai suap ….gandeng KPK aja untuk perekrutan thn ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *