Tahun ini CPNS Hanya untuk Penyuluh, Guru, dan Kesehatan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) saat ini sedang menyusun konsep kebijakan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penyusunan konsep tersebut akan melibatkan berbagai instansi agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Konsep itu bisa selesai dalam satu dua pekan ini, untuk kemudian ditetapkan dengan peraturan perundangan. “Bisa berupa Surat Keputusan Bersama, bisa juga berupa Inpres,” ujar Menpan-RB EE.Mangindaan dalam rilisnya, Minggu (7/8/2011).

E.E. Mangindaan mengatakan, moratorium PNS akan dilakukan secara selektif dilakukan satu tahun, dan diharapkan dapat mewujudkan zero growth, atau menggantikan PNS yang pensiun yang tahun 2011 ini sebanyak 107.418 orang.

Jumlah itu akan dibagi ke dalam instansi pemerintah yang benar-benar membutuhkan pegawai, seperti pegawai Lapas, penyuluh, guru, tenaga kesehatan.
Moratorium PNS, lanjut Mangindaan, dilakukan sebagai bagian dari upaya mengatasi permasalahan kepegawaian sebagai dampak dari berbagai kebijakan sebelumnya. Pada tahun 2003 jumlah PNS tercatat 3,7 juta, dan tahun 2011 ini jumlahnya mencapai 4,7 juta (31 Mei 2011). Jumlah PNS Pusat sebanyak 916.493 (19,5%) dan PNS Daerah sebanyak 3.791.837 orang (80,5%).

Kondisi kepegawaian tersebut tidak lepas dari kebijakan otonomi daerah, telah terjadi penyerahan pegawai dari pemerintah pusat kepada daerah sebanyak 2,2 menjadi PNS daerah.Selain itu, pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS yang jumlahnya mencapai 46.021 orang, serta pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dari tahun 2005 – 2009 yang telah menacpai 899.866 orang.

“Belum lagi akan diangkatnya honorer menjadi CPNS, sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR,” imbuhnya.

Selain itu,  pemekaran daerah yang terjadi sejak tahun 2001 sampai 2009, tercatat sebanyak 7 provinsi dan 154 kabupaten/kota, juga berdampak pada penambahan PNS. Demikian juga dengan pembentukan satuan organisasi daerah (di luar PP No. 41/2007). Kebijakan peleburan,penggabungan, pembubaran kementerian atau lembaga, termasuk pembuatan undang-undang yang mengamanatkan pembentukan suatu lembaga baru, juga telah meningkatkan permintaan PNS.

Mangindaan mengatakan semua itu membawa dampak sangat besar terhadap jumlah, komposisi dan distribusi yang tidak proporsional, serta penempatan PNS yang tidak sesuai dengan kompetensi.

Permasalahan kepegawaian dewasa ini antara lain menyangkut mismatch antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan. Akibat banyaknya tenaga administrasi, maka banyak pos-pos jabatan teknis juga diisi oleh tenaga administrasi. “Terjadi disparitas antara kebutuhan PNS dengan ketersediaan tenaga kerja di lapangan,” pungkasnya. Permasalahan lain, distribusi PNS tidak proporsional dengan tugas fungsi organisasi pemerintah, sehingga kontribusi dan kinerja PNS belum mencapai standar yang diharapkan. Editor : albana Sumber : Tribunnews