Home » Honorer » Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Hanya Hasilkan Opsi MK atau TMK, Bukan Tentukan Lulus CPNS

Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Hanya Hasilkan Opsi MK atau TMK, Bukan Tentukan Lulus CPNS

admin 26 Sep 2010 33

Pelaksanaan Verifikasi yang rencananya akan dilaksanakan pada awal Oktober dan berakhir pada minggu ketiga bulan November tidak menjadikan tenaga honorer langsung menjadi CPNS. Verifikasi dan validasi hanya menghasilkan opsi memenuhi kriteria (MK) yang selanjutnya dapat melakukan pemberkasan sebagai CPNS atau tidak memenuhi kriteria (TMK) yang berarti tidak dapat diangkat menjadi CPNS. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua  Tim Kerja Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Bambang Chrisnadi dihadapan pejabat kepegawaian instansi pusat pada Rapat Persiapan Verifikasi dan Validasi di BKN Pusat Jakarta, Rabu (22/9). Keputusan status MK atau TMK merupakan syarat akumulatif dari dua instansi yakni BKN dan BPKP. “Apabila salah satu instansi menyatakan TMK, maka proses tidak bisa dilanjutkan dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat,” tegas Bambang Chrisnadi.

Pada kesempatan itu Bambang Chrisnadi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi, Tim yang akan diterjunkan terdiri dari instansi BKN, BPKP, BPS serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seusai pelaksanaan verifikasi dan validasi, setiap inspektur dan Kepala Biro instansi yang terkait diharuskan menandatangani berita acara sebagai tanda bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi benar-benar dilaksanakan. Namun demikian, Bambang Chrisnadi menegaskan bahwa kedua pejabat tidak ikut bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan. “Akuntabilitas hasil verifikasi dan validasi ada pada Tim,” jelas Bambang Chrisnadi.

Lebih lanjut, Bambang Chrisnadi mengingatkan kepada seluruh peserta rapat agar mempersiapkan semua berkas berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi diantaranya SK Pengangkatan, Bukti pembayaran, ijazah Asli serta absensi yang bersangkutan. Bambang juga menerangkan bahwa dimungkinkan anggota tim akan menanyakan langsung tenaga honorer yang bersangkutan serta menanyakan rekan sejawat untuk memastikan bahwa tenaga honorer benar-benar bekerja sesuai dengan SK yang dimilikinya. Hasil verifikasi dan validasi ini akan dijadikan data dalam pengangkatan CPNS.

Sementara itu Ketua Tim Nasional Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Edy Topo Ashari dalam pengarahannya menyampaikan kepada Tim Kerja untuk dapat bekerja dengan transparan, akurat, tepat serta independen dari campur tangan pihak lain. [via]

4 Komentar

  • untuk menghasilkan hasil yg benar harusnya Verifikasi dilakukan di daerah bukan di pusat……karna kami yg sudah memenuhi kreteria merasa di rugikan bila kami dianggap TMK Honorer Kab.Lahat

  • Iyalah… MK dan TMK memang harus diterapkan sehingga ketika ditelusuri oleh tim verifikasi dan validasi dapat membuktikan kebenaran data. Karena saat ini masih terdapat tenaga honorer yang masa kerja singkat tapi dibuat seakan-akan lama bekerja… kasian bagi yang sudah lama mengabdi.. Karena manipulasi data terkait pengangkatan sering terjadi apalagi masa kerja… Juga diharapkan ketegasan yang kuat sehingga tidak membuka peluang untuk menerima tenaga Honorer tanpa melihat kebutuhan. terima kasih..Pisss

  • pemerintah harus adil,dan mengingat nilai-nilai kemanusiaan bagi tenaga honorer K1 & K2.terlebih lagi mereka yang sudah mengabdi betahun-tahun!

  • dalam menentukan tenaga honorer MK atau TMK juga harus melihat pengangkatan tenaga honorer yang sudah memiliki data base sewaktu pendataan 2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Bidan PTT Diangkat CPNS, Honorer K2 : Sakitnya Tuh Disini

admin

24 Jan 2018

Kebijakan pemerintah untuk mengangkat bidan desa PTT dan dokter usia 35 tahun ke atas menjadi CPNS tahun ini, disambut dukacita ratusan ribu honorer kategori dua (K2). Mereka merasa sakit hati karena selalu dianaktirikan. “Ya Allah kami kesalip terus, dianaktirikan, dan tidak pernah dipandang sebagai orang yang sudah berjasa. Kami dianggap membebani saja,” kata Ketum Forum …

Tenaga Honorer SKPD Pemprov Jambi Bakal Dirasionalisasi

admin

10 Feb 2017

Memasuki tahun anggaran 2017 ini, masing-masing SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi melakukan rasionalisasi jumlah tenaga honorer atau kontrak atau non PNS. Tujuannya, untuk menghemat anggaran yang tersedia di masing-masing SKPD tersebut. Namun, hingga bulan kedua 2017 ini belum semua SKPD yang menetapkan berapa orang tenaga non PNS tersebut akan dipangkas. Datanya, belum masuk ke …

Honorer dari Berbagai Daerah Akan Kembali Serbu Jakarta

admin

09 Feb 2017

Ribuan honorer kategori dua (K2) dari Jawa Barat, Maluku, Sulawesi, dan Papua bakal menyerbu Jakarta. Mereka akan bergabung dengan rekan-rekannya yang lain untuk aksi unjuk rasa (unras) di Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). “Sampai saat ini yang tercatat sudah 7000 honorer K2 se Jabar yang ingin …

Data Honorer Sudah Diserahkan ke Kemenpan-RB

admin

08 Feb 2017

Pengamat pendidikan yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Musni Umar mengaku prihatin dengan nasib ribuan guru honorer di Jakarta. Menurutnya di tengah biaya hidup yang tinggi di Ibukota, penghasilan para pahlawan tanpa tanda jasa ini jauh dari kata mencukupi. Dia pun mendesak agar pemerintah segera mengangkat para guru honorer ini menjadi Pegawai Negeri Sipil …

Honorer K2 Jadi PNS, Negara Butuh Rp 23 Triliun?

admin

25 Jan 2017

Politikus Nasional Demokrat (Nasdem) Akbar Faisal meminta pemerintah memikirkan cara menggaji honorer kategori dua (K2) yang akan diangkat PNS. Pasalnya, untuk menggaji PNS dari honorer K2 ini, pemerintah butuh tambahan anggaran Rp 23 triliun per tahun. “Saya mendukung revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan menjadi RUU usulan DPR RI. Yang harus jadi perhatian, jumlah …

Alhamdulillah, Jokowi Restui 1.283 Honorer jadi PNS

admin

07 Jun 2016

Kabar gembira datang buat ribuan honorer di Papua Barat. Tuntutan mereka, yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi kepada Presiden Joko Widodo, terkabul. Senin (6/6) kemarin, Abraham, Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol, Sekda Nathaniel Mandacan dan Wakil Ketua MRP PB, Anike Sabami, bertemu langsung dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Ketua DPR …