Home » Honorer » Wamen: Verifikasi Honorer K1 Banyak Kekurangan

Wamen: Verifikasi Honorer K1 Banyak Kekurangan

admin 07 Mei 2012 3

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengaku tidak puas dengan hasil verifikasi/validasi (verval) honorer kategori satu (K1). Pasalnya, dalam proses pengecekan data tersebut tidak dilakukan detail dan hanya mengambil dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saja.

"Memang pengambilan data honorer K1 banyak kekurangannya. Wajar saja angkanya membludak dan banyak diprotes masyarakat," kata Eko yang dihubungi, Senin (7/5).

Metode verval yang dilakukan tim tersebut, lanjutnya, memicu terjadinya permainan di tingkat daerah. Salah satu contohnya adalah, memasukkan nama-nama honorer siluman di dalam daftar. Sedangkan honorer sah, justru namanya diganti.

"Ini jadi celah bagi pejabat daerah untuk memainkan datanya. Dan sudah terbukti kan dengan banyak laporan pengaduan yang masuk ke Kemenpan&RB," ujarnya.

Seharusnya, kata guru besar Universitas Indonesia ini, tim verval melakukan pengecekan satu persatu ke honorer bersangkutan. Meski waktunya lama namun paling tidak datanya bisa lebih baik ketimbang hanya diambil dari BKD saja.

"Memang tim verval juga melakukan pengecekan langsung ke honorernya, tapi itu hanya sebatas yang ada laporannya bermasalah. Sedangkan yang tidak ada laporannya tidak dijamah. Nanti setelah uji publik baru ketahuan kalau rata-rata daerah memang menyimpan honorer siluman. Makanya untuk honorer K2, akan diusahakan agar vervalnya bisa lebih baik dari metode verval K1," tandasnya. (esy/sumber:jpnn.com)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Bidan PTT Diangkat CPNS, Honorer K2 : Sakitnya Tuh Disini

admin

24 Jan 2018

Kebijakan pemerintah untuk mengangkat bidan desa PTT dan dokter usia 35 tahun ke atas menjadi CPNS tahun ini, disambut dukacita ratusan ribu honorer kategori dua (K2). Mereka merasa sakit hati karena selalu dianaktirikan. “Ya Allah kami kesalip terus, dianaktirikan, dan tidak pernah dipandang sebagai orang yang sudah berjasa. Kami dianggap membebani saja,” kata Ketum Forum …

Tenaga Honorer SKPD Pemprov Jambi Bakal Dirasionalisasi

admin

10 Feb 2017

Memasuki tahun anggaran 2017 ini, masing-masing SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi melakukan rasionalisasi jumlah tenaga honorer atau kontrak atau non PNS. Tujuannya, untuk menghemat anggaran yang tersedia di masing-masing SKPD tersebut. Namun, hingga bulan kedua 2017 ini belum semua SKPD yang menetapkan berapa orang tenaga non PNS tersebut akan dipangkas. Datanya, belum masuk ke …

Honorer dari Berbagai Daerah Akan Kembali Serbu Jakarta

admin

09 Feb 2017

Ribuan honorer kategori dua (K2) dari Jawa Barat, Maluku, Sulawesi, dan Papua bakal menyerbu Jakarta. Mereka akan bergabung dengan rekan-rekannya yang lain untuk aksi unjuk rasa (unras) di Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). “Sampai saat ini yang tercatat sudah 7000 honorer K2 se Jabar yang ingin …

Data Honorer Sudah Diserahkan ke Kemenpan-RB

admin

08 Feb 2017

Pengamat pendidikan yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Musni Umar mengaku prihatin dengan nasib ribuan guru honorer di Jakarta. Menurutnya di tengah biaya hidup yang tinggi di Ibukota, penghasilan para pahlawan tanpa tanda jasa ini jauh dari kata mencukupi. Dia pun mendesak agar pemerintah segera mengangkat para guru honorer ini menjadi Pegawai Negeri Sipil …

Honorer K2 Jadi PNS, Negara Butuh Rp 23 Triliun?

admin

25 Jan 2017

Politikus Nasional Demokrat (Nasdem) Akbar Faisal meminta pemerintah memikirkan cara menggaji honorer kategori dua (K2) yang akan diangkat PNS. Pasalnya, untuk menggaji PNS dari honorer K2 ini, pemerintah butuh tambahan anggaran Rp 23 triliun per tahun. “Saya mendukung revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan menjadi RUU usulan DPR RI. Yang harus jadi perhatian, jumlah …

Alhamdulillah, Jokowi Restui 1.283 Honorer jadi PNS

admin

07 Jun 2016

Kabar gembira datang buat ribuan honorer di Papua Barat. Tuntutan mereka, yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi kepada Presiden Joko Widodo, terkabul. Senin (6/6) kemarin, Abraham, Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol, Sekda Nathaniel Mandacan dan Wakil Ketua MRP PB, Anike Sabami, bertemu langsung dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Ketua DPR …