Tuesday , 29 July 2014

Search Results for: formasi

Pusat Masih Merahasiakan Nama Daerah Curang

Kendati sudah menerima ribuan laporan pengaduan manipulasi data honorer kategori satu (K1), namun pemerintah masih menyembunyikan nama-nama daerah yang bermasalah. Alasannya, untuk mencegah pejabat daerah menghilangkan bukti-bukti yang ada. "Daerah yang melakukan manipulasi data memang banyak. Cuma untuk sementara ini tidak bisa kami ekspos dulu. Khawatirnya, daerahnya sudah siap duluan sebelum tim pusat datang melakukan cek and ricek," kata Wakil ... Read More »

Honorer K2 Akan Diverifikasi Untuk Hindari Honorer Siluman

Meski harus mengikuti tes CPNS, honorer kategori dua (K2) harus tetap melalui tahapan verifikasi dan validasi. Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo langkah ini dilakukan untuk menghindari adanya honorer siluman seperti yang terjadi di K1. "Honorer K2 tetap akan diverifikasi dan validasi. Mekanismenya seperti apa? Masih kita bahas dengan instansi terkait," ujar Eko yang dihubungi, ... Read More »

Hati-hati Pegang Ijazah Palsu

Sebentar lagi pemerintah membuka rekrutmen CPNS baru. Bagi yang berminat melamar formasi dengan ketentuan lulus S1, tidak ada salahnya mengecek status ijazah. Jangan-jangan ijazah yang dipegang adalah palsu atau bodong. Kondisi ini bisa muncul jika kuliah di kelas jauh yang dilarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Wejangan ini disampaikan oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Achmad ... Read More »

Data honorer Lambat Diserahkan Pemda di Indonesia Timur

Data honorer Kategori 2 (K2) dari daerah yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) ternyata belum tuntas sepenuhnya. Sebab hingga batas waktu yang ditentukan pada 30 April lalu, data yang masuk baru 90 persen. Kepala Biro Hukum dan Protokol BKN Aris Windiyanto mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) sebenarnya sudah mengeluarkan  Surat Edaran (SE) Nomor ... Read More »

Pemerintah Terima Ribuan Laporan Honorer Siluman

Laporan pengaduan honorer siluman sebagai CPNS yang masuk baik ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) ternyata sangat banyak. Hingga Kamis (3/5) lalu, jumlahnya sudah mencapai 1.350 laporan. Wakil Menteri PAN&RB, Eko Prasojo saat dihubungi, Jumat (4/5), mengungkapkan bahwa dari laporan yang masuk itu mayoritas tentang manipulasi data. Eko mengatakan, Kamis (3/5) kemarin pihaknya ... Read More »

Mencetak Pejabat, Didik Dulu Baru Duduk

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar menegaskan pentingnya program Pendidikan dan Latihan Pimpinan (diklatpim) ditingkatkan intensitasnya. Jika dalam setahun hanya dua kali, ke depan menjadi empat kali. Hal itu untuk mendukung terealisasinya konsep "didik dulu baru duduk". "Dari diklatpim diharapkan muncul agen-agen perubahan dan menjadi penggerak reformasi birokrasi di instansi masing-masing. Karena itu sebelum menjadi pejabat ... Read More »

Banyak Tunjangan PNS dan Honorarium Tak Jelas, Anggaran Boros

Reformasi birokrasi di Indonesia dinilai masih stagnan atau jalan di tempat. Gaung Kementerian/Lembaga (K/L) yang terus menyuarakan reformasi birokrasi hanya angan-angan belaka. Pemborosan birokrasi masih sangat tinggi. Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR, Kemal Azis Stamboel kepada detikFinance di Jakarta, Jumat (4/5/2012). Read More »

Swasta Dimungkinkan jadi Pejabat Eselon I dan II

Kalangan swasta atau profesional berpeluang menduduki jabatan eselon I maupun II di instansi pemerintahan.  Syaratnya, kalangan swasta itu harus lulus uji kompetensi. Peluang bagi kalangan swasta untuk menempati jabatan eselon I dan II di pemerintahan itu tertuang dalam rancangan undang-undnag (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Di dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), kita memberikan peluang bagi swasta untuk menduduki suatu ... Read More »

Jatah CPNS Reguler 65 Ribu

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menetapkan jatah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur reguler sebanyak 50 persen dari jumlah pensiun. Itu berarti kuotanya maksimal 65 ribu. "Kenapa cuma 50 persen dari jumlah pensiun? Ini karena jumlah PNS kita sudah terlalu gemuk. Makanya harus dikurangi setiap tahunnya," kata Menpan-RB Azwar Abubakar dalam diskusi dengan wartawan di ... Read More »

Tahun Ini Direkrut 130 Ribu PNS, Termasuk dari Honorer

Analisa jabatan bagi PNS di setiap instansi pemerintah dinilai sebagai sesuatu yang sangat penting dilakukan. Tak terkecuali dalam pengajuan formasi CPNS. “Dalam meminta formasi, mulailah dengan analisis jabatan, bukan dengan alasan tidak ada orang, kemudian memasukkan orang tanpa seleksi yang terukur. Hal itu merupakan penyebab jumlah  pegawai yang dibutuhkan kurang, sementara yang tak dibutuhkan berlebih,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ... Read More »

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.