CPNS INDONESIA Informasi Lengkap CPNS dan PPPK 2019
Related Articles
Pemerintah Kabupaten Malang membantah keras akan membiayai tujuh PNS untuk pelaksanaan ibadah haji mulai tahun depan. Pasalnya dalam Rancangan APBD 2012 tak mengganggarkan pemberangkatan ibadah haji gratis tersebut.
"Tidak ada pembayaran gratis untuk PNS dalam perjalanan haji," kata Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemkab Malang Wiliem P Salamena kepada detiksurabaya.com di Pendopo Kabupaten Malang Jalan KH Agus Salim, Kota Malang, Rabu (26/10/2011).
Wiliem mengaku, dalam Rancangan APBD 2012 tak menyebutkan adanya pos anggaran bagi pemberangkatan ibadah haji PNS, untuk itu dia menilai bahwa program tersebut tidaklah benar.
"Dalam anggaran tidak ada, siapa bilang dibiayai APBD," aku dia.
Ia menambahkan, kasus penyalahgunaan anggaran umroh pejabat di Tahun 2003 hingga berujung ke meja hijau menjadi pelajaran bagi Pemkab Malang untuk berhati-hati didalam penggunaan anggaran di pos kesejahteraan rakyat. Maka itu sangat tidak benar apabila mulai tahun depan pihaknya kembali mengganggarkan perjalanan ibadah haji tujuh PNS dengan APBD.
"Kasus umroh 2003 sebagai pelajaran kami dan tak mungkin mengulang kembali," ungkap dia.
Sebelumnya, Kementrian Agama Kabupaten Malang mengungkapkan jika mulai tahun depan tujuh PNS akan dibiayai APBD dalam melaksanakan ibadah haji, mereka bertugas sebagai Tim Pemandu Haji Daerah (TPAD).
"Mulai tahun depan tujuh PNS dibiayai APBD oleh pemda setempat," ujar Kasi Haji dan Umroh Kementrian Agama Kabupaten Malang Mukari terpisah.
Mukari menambahkan, program gratis tujuh PNS itu menganut aturan baru yang sebelumnya dibiayai pribadi masing-masing. Penunjukkan tujuh PNS itu guna mengawal jatah tiga kloter yang diberikan Kabupaten Malang pada setiap tahunnya.
"Satu kloter dua orang, jumlah total 6 ditambah satu orang," imbuh Mukari.
